Malang Post

Banner
Banner

Penetapan DPT Tingkat Kabupaten/Kota Diundur

Share
MALANG POST - Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat kabupaten/kota semula pada 13 September 2013 diundur selambat-lambatnya 30 hari dari jadwal yang ditetapkan. Menyusul proses pemutakhiran data pemilih sampai Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) belum akurat.
Kesepakatan itu hasil kesimpulan yang diambil bersama Komisi II DPR dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dalam rapat dengar pendapat di DPR, Jakarta, Rabu (11/9/2013). "Komisi II DPR RI meminta KPU bekerja sama dan berkoordinasi dengan Bawaslu dan Dirjen Dukcapil Kemendagri serta Pokja PPLN Kemenlu untuk terus menyandingkan DP4 dengan DPSHP sehingga diperoleh DPT yang akurat," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR, Arif Wibowo.
Dalam kesimpulan rapat kemarin, Komisi II DPR juga meminta KPU dan Bawaslu secara bersama-sama untuk terus melakukan pengawasan di tingkat lapangan terhadap pemutakhiran daftar pemilih yang bermasalah diberbagai daerah. Pada rapat itu, banyak anggota Komisi II DPR mendesak agar KPU menunda penetapan DPT pada 13 September 2013. Mereka mengkritik langkah KPU yang ingin memaksakan penetapan DPT, meski data yang dimiliki bermasalah dan membuka peluang koreksi.
DPR berpandangan bahwa setelah DPT ditetapkan, maka data itu sudah tidak bisa diubah-ubah. Sehingga mereka sepakat, pemunduran jadwal itu adalah sebuah kebutuhan. Karena ketika DPT ditetapkan, tak bisa dikoreksi lagi dan sudah final.
Terpisah, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Kementerian Dalam Negeri, Irman melontarkan bahwa daftar pemilih yang disusun KPU tidak mengacu pada basis data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). "Proses pemutakhiran tidak benar atau tidak mengacu DP4. Jadi yang sudah mengkristal sekarang, pemutakhiran data pemilih sampai DPSHP, tidak menggunakan DP4 sebagai penyanding," ujar Irman dalam rapat dengar pendapat bersama KPU, Bawaslu di Komisi II, DPR, Jakarta, kemarin.
Irman menambahkan, penilaian tersebut juga belum dilakukan secara detil atau kesimpulannya bersifat sementara. Dengan tidak menggunakannya DP4 sebagai data acuan untuk dimutakhirkannya menjadi daftar pemilih, KPU telah melanggar undang-undang.
Berdasarkan hal tersebut, Irman melanjutkan, pemerintah tidak bisa menjamin akurasi daftar pemilih ketika KPU tidak menjadikan DP4 sebagai data sandingan untuk kemudian diolah dan disingkronisasi, sampai akhirnya ditetapkan sebagai daftar pemilih.
"Pemutakhiran data pemilih tidak menggunakan DP4, kalau memang ada yang tidak benar silakan KPU komplain kepada kami. Dari 190 juta penduduk lengkap dengan NIK yang tersisa sekarang 79 juta NIK yang sudah benar tidak ada di DPSHP. Kalau tidak ada bagaiamana menyiapkan ini," tuturnya. (jpnn/udi)
comments

This content has been locked. You can no longer post any comment.