Aksi untuk Nasional, Mahasiswa Ogah Ditemui Anggota DPRD

Selasa, 22 Oktober 2019

  Follow Us

Selasa, 24 Sep 2019, dibaca : 747 , bagus, amanda

MALANG - Di depan Gedung DPRD Kota Malang terlihat menghitam, Senin (23/9). Ribuan massa yang tergabung dari aliansi mahasiswa dan masyarakat ini melakukan orasi.  Hampir seluruh peserta memakai baju hitam. Mereka dengan lantang dan kompak menolak RUU PKS, RUU KUHP, UU KPK dan masih banyak lagi.
Massa aksi tersebut melibatkan mahasiswa dari berbagai kampus. Di antaranya HMI Psikologi UMM, HMI Unitri, HMI Korkom ITN dan lainnya. Sementara, massa laimnya berasal dari Malang Corruption Watch (MCW), Asosiasi Jurnalis Independen (AJI) Malang, Persatuan Pekerja Korban PT Freeport Indonesia (P2KFI) dan masih banyak lagi.
 Aksi tersebut dimulai sekitar pukul 09.00 pagi hingga pukul 13.00. Massa yang melakukan aksi tersebut membawa beberapa tulisan. Di antaranya "Gedung ini Jadi Warung Pecel", "Hutan Terus Dibakar, Demokrasi Terus Ditenggelamkan", "DPR Untuk Siapa? Menolak RUU KUHP" dan masih banyak lagi. Sembari berorasi, mereka sempat menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Indonesia Pusaka.
Koordinator Lapangan, Reni Eka Mardiana mengungkapkan, dalam aksi tersebut, setidaknya ada 26 organisasi yang terlibat. Ada beberapa poin tuntutan yang diutarakan. Di antaranya, RUU Pertanahan yang dinilai memberangus hak-hak rakyat dan pro investor, UU Sumber Daya Air yang dinilai melegitimasi sumber daya air, RUU PKS, UU KPK yang telah disahkan dan dinilai melemahkan penindakan kasus korupsi.
"Ini gerakan yang kami lakukan di daerah untuk memberikan semangat kepada para teman-teman mahasiswa yang melakukan aksi di Jakarta dan Yogyakarta. Agar semangat mereka tidak kendor untuk menyuarakan aspirasinya," terang dia di sela-sela aksi.
Aksi tersebut juga diharapkan mampu menimbulkan reaksi dari berbagai pihak agar tuntutan mereka didengar. "Kami berharap, apa yang kami suarakan bisa ditindaklanjuti," tegas dia.
Dia menambahkan, dalam aksi tersebut, pihaknya menolak untuk bertemu anggota dewan. Lantaran aksi massa tersebut dilakukan hanya untuk menyampaikan aspirasi terkait isu nasional yang saat ini hangat untuk diperbincangkan.
"Tidak ada agenda untuk bertemu dengan anggota DPRD Kota Malang. Sebab, tujuan kami hanya untuk menyampaikan aspirasi dan menyemangati rekan-rekan kami yang melakukan aksi serupa di Jakarta," ujar perempuan yang akrab disapa Rere itu.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan upaya untuk mendatangi aksi massa tersebut. Namun, menurutnya, para mahasiswa menolak untuk bertemu dengan pimpinan dewan.
"Sebab, aksi mereka ditujukan untuk nasional. Tidak ada tuntutan untuk kami," kata dia.
Pada kesempatan tersebut, Made mengimbau para mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi sesuai dengan aturan.
“Lebih baik, ada perwakilan yang menggelar audiensi dengan kami. Anggota dewan sangat terbuka untuk melakukan diskusi dalam hal apapun,” lanjut dia.
Menurutnya, anggota DPRD Kota Malang mendapatkan instruksi untuk tidak membuat statement atau pernyataan apapun berkaitan dengan aksi massa. Tidak hanya di Kota Malang tapi juga di daerah-daerah lain yang terdapat aksi serupa.
"Kami diperintah DPP parpol masing masing untuk jangan membuat pernyataan apapun. Kami diperintah untuk menampung saja," jelas dia.
Hal ini diakui Made juga dilakukan semua parpol dan anggota- anggotanya. Ia mengatakan,instruksi tersebut telah disepakati agar tidak menimbulkan suasana yang menimbulkan risiko.
"Memang tadi massa aksi tidak mau bertemu dengan anggota dewan. Tapi tetap apa yang terjadi ini akan kami teruskan ke wakil wakil parpol masing-masing di DPR RI," pungkas dia.(tea/ary)



Loading...