Disbudpar Bakal Tambah 45 Benda Cagar Budaya

Jumat, 18 Oktober 2019

Kamis, 29 Agu 2019, dibaca : 343 , muhaimin, amanda

SOSIALISASI: Sekertaris TACB Kota Malang Agung H Buana mensosialisasikan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya dan perundang-undangan pemajuan dan strategi budaya.

MALANG –  Perlindungan cagar budaya sangat diperlukan untuk melakukan pelestarian cagar budaya di Kota Malang. Apalagi, Pemkot Malang tengah gencar-gencarnya melakukan pelestarian cagar budaya dengan penetapan barang dan bangunan cagar budaya di Kota Malang.
Tahun 2018 lalu, sebanyak 32 benda dan bangunan cagar budaya telah ditetapkan Wali Kota Malang Sutiaji. Tahun ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang bersama Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) tengah menyiapkan 45 benda dan bangunan yang akan ditetapkan menjadi cagar budaya. Untuk melindungi cagar budaya itulah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Malang menggelar sosialisasi perundang-undangan pemajuan dan strategi budaya,  Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya Kota Malang, di Atria Hotel Kota Malang, Kamis (29/8) kemarin.
“Tahun ini, kami sudah menginventarisir 45 benda dan bangunan yang akan diusulkan menjadi cagar budaya kepada wali kota. Bertahap akan terus kami tambah, karena jumlahnya masih ratusan benda dan bangunan cagar budaya di Kota Malang,” kata Kepala Disbudpar Kota Malang, Ida Ayu Made Wahyuni kepada Malang Post.
Dijelaskannya, sesuai dengan kriteria, cagar budaya yakni bisa benda, bangunan, struktur, situs dan juga kawasan. Melalui sosialisasi tersebut, ia juga memberikan bekal kepada masyarakat tentang perlindungan hukum untuk cagar budaya. 
“Untuk perlindungan hukum mengenai cagar budaya, sudah ada legalitas hukumnya sudah jelas,” terangnya dalam sosialisasi yang dihadiri sekitar 200 orang pelaku seni, pemerhati, budayawan dan juga akademisi.
Menurutnya, melalui acara tersebut, pihaknya memberikan sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. “Kami yang ada di daerah menindak lanjuti pokok pikiran yang ada di dalam aturan tersebut,” jelas perempuan yang akrab disapa Dayu itu.
Dalam aturan tersebut, terdapat 10 obyek pemajuan kebudayaan, diantaranya tradisi lisan, adapt istiadat, seni bahasa dan masih banyak lagi lainnya. “Melalui aturan tersebut, pemerintah menjamin kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan,” terangnya,
Menurutnya, pemajuan kebudayaan tersebut bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai budaya luhur bangsa, memperkaya keragaman budaya, memperteguh jati diri bangsa dan melestarikan budaya bangsa. “Selain itu, kebudayaan juga menjadi haluan pembangunan nasional,” jelas dia.
Sementara itu, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri Malang, Dian Purnama menjelaskan, perlindungan hukum terkait pemeliharaan benda atau cagar budaya sudah jelas diatur dalam undang-undang. Diantaranya Undang-Undang Nomor 11 tahu 2010 tentang cagar budaya, yang meliputi pasal 101-115. “Serta, ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan budaya,” papar dia.
Berdasarkan aturan tersebut, bagi siapapun yang menghancurkan, merusak maupun menghilangkan dan perbuatan melawan hukum lainnya untuk benda-benda cagar budaya, akan mendapatkan sanksi pidana penjara dan juga pidana denda sesuai dengan aturan yang berlaku. “Untuk menegakkan aturan ini, perlu adanya sinergitas dari Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dan stakeholder lainnya. Hal ini dilakukan agar benda-benda cagar budaya bisa terpelihara dengan baik,” tandas dia.(tea/aim)



Loading...