Dua Ranperda Perumda Disetujui, Tugu Aneka Usaha Ditinggal | Malang Post

Jumat, 13 Desember 2019 Malang Post

  Mengikuti :


Senin, 18 Nov 2019, dibaca : 291 , parijon, sisca

MALANG - DPRD Kota Malang menyetujui Ranperda Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tugu Tirta Kota Malang dan Perseroan Bank Pekreditan Rakyat Tugu Artha Sejahtera Kota Malang. Yang disepakati lagi adalah Ranperda Perindustrian dan Perdagangan.
Namun yang mengejutkan adalah tidak adanya Ranperda Perumda Tugu Aneka Usaha (Tunas). Padahal Perumda ini selalu dibahas bersamaan dengan dua Ranperda Perumda lainnya.
Ketua Pansus Perumda H Ahmad Wanedi menyampaikan Perumda Tunas masih memiliki banyak pembahasan untuk dilakukan intens. Maka tidak dapat diikutsertakan saat penyampaian pandangan akhir fraksi.
“Masih akan dikonsultasikan lagi karena masih banyak yang harus dibahas lagi unit usaha dipangkas. Lalu ada unit usaha yang masih kita perdebatkan bisa masuk apa tidak di unit usaha,” tegas H Ahmad Wanedi.
Sementara itu tiga Ranperda yang disetujui DPRD Kota Malang dalam rapat paripurna juga memiliki beberapa catatan. Jubir Fraksi PDI Perjuangan Ferry Kurniawan menjelaskan Ranperda Perindustrian dan Perdagangan perlu beberapa hal. Diantaranya adalah menyertakan pembinaan pelaku pasar rakyat agar bisa bersaing dengan perdagangan gaya e-commerce.
Kemudian Fraksi PKB memberikan catatan pada Ranperda Perumda Air Minum Tugu Tirta. Untuk menekankan pelaksanaan kegiatan agar lebih konsen pada upaya antisipasi kekurangan sumber daya air.
“Juga yang banyak masuk keluhan ke kami tentang pemasangan baru PDAM yang kesannya lambat. Tolong ini dimaksimalkan,” tegasn Jubir Fraksi PKB Ike Kisnawati.
Tidak hanya itu catatan untuk Perseroda Tugu Artha juga mendapatkan beberapa catatan penting dari legislatif.  Diantaranya datang dari Fraksi Golkar-Nasdem-PSI. Mereka memberikan catatan terkait Ranperda BPR Tugu Artha Sejahtera yang harus menekankan pada kesejahteraan UMKM di Kota Malang. Khususnya dalam perbantuan modal usaha.
“Ditingkatkan sinergitas UMKM, Perusahaan, pasar rakyat dan modern. Karena BPR ini berorientasi profit jadi diperhatikan pula penyertaan modal. Harus 51 persen dimiliki daerah dan sisanya swasta. Agar pemda masih bisa membuat kebijakan jika diperlukan,” tegas jubir fraksi Suyadi. (ica/jon)



Loading...