Gabungan Mahasiswa Demo di Kota Malang, Menolak Reforma Agraria Palsu Rezim Jokowi-JK

Selasa, 22 Oktober 2019

  Follow Us

Selasa, 24 Sep 2019, dibaca : 2046 , mp, dtc

MALANG - Gabungan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi kembali demo di depan DPRD Kota Malang. Massa terbanyak yakni dari Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (ARD) berasal dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Mereka mengenakan jas almamater warna merah.
 "Kita di sini menyatakan menolak reforma agraria palsu rezim Jokowi-JK," teriak orator, Selasa (24/9/2019).
Massa datang dengan membawa mobil komando serta beragam spanduk dan poster. Beberapa di antaranya bertuliskan 'Aku Kuliah Tenan, DPR e Kok Dolan' dan 'Dewan Pengebiri Rakyat'.
Dari atas mobil komando, orator menyampaikan alasan berunjuk rasa. Yakni untuk melawan reforma agraria palsu yang merupakan kebijakan rezim Jokowi-JK.
Yang dianggap seolah-olah memihak kaum tani dengan program bagi-bagi sertifikat.
"Ini kebijakan palsu oleh rezim Jokowi-JK," tambah.
Massa dari aliansi lain juga turut bergabung bersama ARD. Mereka berasal dari Front Rakyat Melawan Oligarki yang Senin (23/9) kemarin sudah mengawali aksi, juda di depan DPRD Kota Malang.
Kelompok aksi lainnya yakni dari BEM Universitas Brawijaya dan Aliansi Pemuda Peduli Agraria NTT.


Perwakilan massa yang demo di depan DPRD Kota Malang telah bertemu dengan pimpinan dewan. Mereka mengaku sudah menyampaikan aspirasi namun tetap memegang mosi tidak percaya.
"Kami punya mosi tidak percaya kepada anggota dewan. Karena mereka dipilih oleh elit-elit oligarkis," ujar Jubir Front Rakyat Melawan Oligarkis, Abdurahman Sofyan kepada wartawan usai bertemu pimpinan DPRD Kota Malang, Selasa (24/9/2019).
"Nah, elit-elit oligarkis inilah yang bukan hanya mempengaruhi wilayah kebijakan. Namun kita beropini, mereka memengaruhi 72 produk undang-undang yang pro investasi asing," tambahnya.
Menurutnya, meski punya mosi tidak percaya kepada dewan, pihaknya perlu bertemu dan menyampaikan tuntutan yang disuarakan.
"Minimal mereka bersaksi atas tuntutan yang kami suarakan. Karena sudah tidak percaya kepada mereka," imbuhnya.
Ia menambahkan, sejumlah tuntutan yang disampaikan yakni menolak pendudukan militer di Papua dan berharap penyelesaian konflik dilakukan dengan cara demokratis dan manusiawi.
"Kami juga sampaikan tadi, militer agar menarik diri dari Papua. Dan penyelesaian di Papua dilakukan secara demokratis dan manusiawi," tuturnya.
Ia juga mengatakan, demo yang digelar mahasiswa di Jakarta akan berlangsung sampai 30 September 2019 mendatang.
"Target kami di sini untuk menyerukan gerakan mahasiswa di Jakarta, untuk menyatu. Tidak membuat gerakan-gerakan sektoral untuk mendesak Presiden (Joko Widodo) mencabut atau membatalkan RUU KUHP, RUU Pertanahan dan segera mengesahkan RUU P-KS," ucapnya.
Ditanya sampai kapan aksi di Malang akan digelar? Sofyan belum dapat memastikannya. Selain Sofyan, dua perwakilan aliansi mahasiswa yang menggelar aksi juga ikut bertemu dengan pimpinan DPRD.
Usai pertemuan digelar, tiga pimpinan DPRD bersama Kapolres Malang Kota AKBP Dony Alexander, keluar menemui massa unjuk rasa. Massa terus bergantian menggelar orasi dengan membuka mimbar bebas dari atas mobil komando, sebagai media menyuarakan aspirasi mereka.
Sementara perwakilan dari peserta demo telah masuk ke dalam gedung DPRD Kota Malang untuk menyampaikan tuntutannya.

Berikut tuntutan ARD yang dibawa dalam aksi hari ini:
1. Menolak reforma agraria palsu rezim Jokowi-JK
2. Tolak Rancangan Undang-Undang Pertanahan
3. Hentikan intimidasi, kriminalisasi, teror, terhadap kaum tani dan rakyat Indonesia
5. Cabut Undang-Undang Liberasi Tanah (UU Minerba, UU PMA, UU Pembebasan Lahan)
6. Wujudkan kedaulatan pangan di Indonesia
7. Usut tuntas konflik agraria
8. Berikan jaminan atas tanah, modal, teknologi, akses pasar yang layak bagi petani.

Selain delapan tuntutan tersebut, ARD turut membawa isu khusus yang dibacakan orator dan diikuti peserta aksi. Yakni:
1. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, bervisi kerakyatan bagi rakyat
2. Tolak revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003
3. Menolak revisi KUHP

(dtc/mp)



Selasa, 22 Okt 2019

Sumberbrantas Seperti Desa Mati

Loading...