Mahasiswa Bawa Pocong ke Gedung Wakil Rakyat

Selasa, 22 Oktober 2019

  Follow Us

Jumat, 20 Sep 2019, dibaca : 798 , aim, sisca

MALANG - Kurang lebih satu minggu belakangan Gedung Balai Kota dan DPRD Kota Malang menjadi sasaran aksi massa dan mahasiswa. Secara bergantian, mereka menyuarakan penolakan terhadap revisi UU KPK dan RUU KUHP. Jumat (20/9), setidaknya terdapat dua aksi berbeda waktu ditempat yang sama dengan aspirasi yang sama.
Pagi hari, puluhan massa dari Forum Mahasiswa Hukum Peduli Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya melancarkan aksinya.  Mereka melakukan aksi teatrikal yang menyimbolkan ketidakseutujuan disepakatinya revisi UU KPK. Meski tidak bisa datang ke Jakarta dikatakan aksi seperti ini akan terus digaungkan meski di daerah-daerah.
“Kami kecewa tidak bisa datang ke Jakarta. Teaterikal ini yang bisa kita lakukan di Malang dan mendukung perjuangan teman-teman di Jakarta,” jelas Koordinator Aksi, Dimas Pasha.
Dijelaskan Pasha, Pocong itu menyimbulkan KPK yang ‘dimatikan’ oleh pemerintah melalui revisi. Aksi ini juga bentuk kekecewaan karena pemerintah memilih capim yang tak berkompeten.
Dalam aksi ini, sebuah pocong bertuliskan ‘KPK’ digeret menggunakan tali rafia oleh seorang berjas hitam gagah menggunakan kacamata. Massa aksi juga melantunkan lagu “Ibu Pertiwi”.
Tak hanya penyeratan pocong, beberapa massa juga menutupi wajahnya dengan sebuah kardus atau paper bag yang di bagian matanya dilubangi. Massa aksi juga membentangkan poster bertuliskan “Cukup Cintaku yang Kandas KPK Jangan”, “Dicari Jatidiri KPK” dan, “#RIP KPK”.
“Paper bag itu menggambarkan kalau pemerintah seakan menutup mata akan suara masyrakat. Juga menyimbolkan walaupun seperti itu kita masih bisa melihat dan mendengar apa yang terjadi,” tegasnya.
Sorenya, massa lebih banyak lagi mendatangi lokasi yang sama. Kali ini datang dari kalangan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Malang. HMI Malang menuntut beberapa kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat.  Koordinator Lapangan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Malang, Lazuardi Wildan menyampaikan akhir-akhir ini begitu banyak terjadi kesewenang-wenangan pemerintah pusat yang menciderai nilai-nilai luhur reformasi dan tidak mementingkan kesejahteraan warga serta masyarakat umum.
“Hal ini bisa kita lihat dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam membuat kebijakan,” ujarnya. Mereka menegaskan untuk menolak RUU KUHP Pasal 218, 220 dan 241, menolak RUU Pertanahan Pasal 91 ”penggusuran paksa” , menolak revisi 72 UU Tentang Investasi Asing, menolak Kenaikan Iuran BPJS , dan menuntut pemerintah untuk menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan memberikan sanksi berat terhadap koorporasi/perusahaan yang terlibat.  (ica/aim)



Loading...