Pimpinan Dewan Siap Transparan, Ogah Deal-Dealan

Selasa, 22 Oktober 2019

  Follow Us

Senin, 23 Sep 2019, dibaca : 270 , aim, sisca

MALANG - Tidak lagi ada “deal-deal-an” dalam pembahasan APBD seperti sebelumnya. Tidak bakal ada “anggaran siluman” dalam APBD. Pembahasan RAPBD dan Ranperda akan dilakukan secara transparan. Inilah komitmen pimpinan DPRD Kota Malang yang baru saja diambil sumpahnya sebagai pimpinan dewan definitif, Senin (23/9) kemarin.
Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menegaskan, kesalahan terdahulu menjadi pelajaran berharga. Jangan sampai terulang lagi dalam kerja DPRD Kota Malang periode 2019 – 2024 ini.
“Kami akan terbuka dalam pembahasan anggaran. Media pun akan kami libatkan. Dan kita akan pastikan tidak ada lagi deal-deal-an apapun soal pembahasan APBD,”  kata Made kepada Malang Post, kemarin.
Pimpinan yang diambil sumpahnya oleh kepala PN Malang antara lain, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika (PDIP), Wakil Ketua I H Abdurrachman (PKB), Wakil Ketua II Asmualik (PKS) dan Wakil Ketua III Rimzah (Gerindra).
Ia mengatakan, usai resmi diambil sumpah ini, ia dan tiga wakilnya akan langsung bekerja sesuai topoksi. Salah satunya yang langsung akan dibahas  pembahasan rancangan APBD  (RAPBD) 2020.
Meski begitu agenda terdekat, hari ini pimpinan dewan akan langsung memimpin rapat internal pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Rencananya rapat internal pembentukan empat badan dan empat komisi dilaksanakan pukul 9 pagi.
Wali Kota Malang Sutiaji memberikan apresiasi kepada pimpinan dewan definitif yang telah diambil sumpahnya kemarin. Ia mendorong agar dewan segera mengerjakan beberapa agenda mendesak, antara lain pembahasan beberapa Ranperda, RAPBD 2020 hingga membahas polemik pasar tradisional.
“Agenda kita banyak. Yang tercepat berkaitan dengan dua perda yang masih disisakan, yaitu Perumda Tunas (Tugu Aneka Usaha,red) dan Perumda Tugu Artha,” jelasnya di gedung DPRD Kota Malang, usai menghadiri pelantikan pimpinan DPRD Kota Malang.
Tidak hanya itu, ia juga menginginkan anggota DPRD Kota Malang segera melakukan pembahasan RAPBD 2020. Pasalnya agenda sebelumnya yakni pembahasan KUA PPAS sudah dilaksanakan. Kemudian agenda lain berkaitan dengan polemik Kota Malang.
Sutiaji menegaskan ia membutuhkan bantuan dari DPRD Kota Malang untuk menindaklanjuti masalah revitalisasi pasar tradisional atau pasar rakyat yang masih mangkrak.
“Kita sekarang sedang lakukan kajian LO (Legal Opinion,red) dan LS (Legal Standing,red) dari 3 pasar. Yakni Blimbing, Gadang dan Pasar Besar. Kita mau minta dewan juga untuk bahas ini agar cepat juga,” tandas Sutiaji. (ica/aim)



Senin, 14 Okt 2019

Dewan Siap Revisi Perda CB

Loading...