Rektor Perguruan Tinggi di Malang Bantah Serukan Mahasiswa Demo di DPRD

Selasa, 22 Oktober 2019

  Follow Us

Senin, 23 Sep 2019, dibaca : 843 , mp, dtk

MALANG - Rektor Universitas Brawijaya (UB), Prof Nuhfil Hanani membantah telah membuat pernyataan untuk menggelar demo menolak RUU di depan DPRD Kota Malang, Senin 23 September 2019. Pernyataan resmi dibuat menyusul beredarnya meme seruan aksi demo oleh Nuhfil di media sosial.
Dalam surat pernyataan Nuhfil, tercantum beberapa sikap atau bantahan soal seruan terhadap mahasiswa agar menggelar aksi menolak sejumlah RUU yang dinilai ngawur.
"Sehubungan dengan beredarnya poster/flyer yang pada intinya memuat pernyataan bahwa 'besok akan ada aksi menolak beberapa RUU ngawur'. Saya menyatakan bahwa Rektor Universitas Brawijaya tidak pernah menyampaikan/mengeluarkan pernyataan tersebut," tulis Nuhfil dalam surat pernyataan, Senin (23/9/2019).
Dia juga mengecam adanya informasi hoaks tentang pemindahan seluruh kegiatan perkuliahan di Universitas Brawijaya ke gedung DPRD Kota Malang pada  hari Senin 23 September 2019.
"Tidak ada pemindahan kegiatan perkuliahan ke Gedung DPRD," terang Nuhfil.
Nuhfil memastikan, kegiatan perkuliahan di Universitas Brawijaya tetap berjalan seperti biasanya.
"Perkuliahan di Universitas Brawijaya tetap diselenggarakan dengan normal tanpa ada pemindahan kegiatan perkuliahan," pungkas Nuhfil.

Meme seruan pemindahan perkuliahan ke DPRD Kota Malang bukan saja ditujukan kepada mahasiswa Brawijaya. Melainkan juga dialamatkan kepada sejumlah perguruan tinggi lain. Di antaranya Institut Teknologi Nasional (ITN) dan Universitas Islam Malang (Unisma).
Akun Instagram Humas ITN Malang kemudian memberikan pernyataan bahwa tidak ada instruksi pengalihan kegiatan kuliah ke depan Gedung DPRD Kota Malang. Kegiatan kuliah akan berlangsung normal.
"Kepada seluruh civitas akademika ITN Malang. Senin 23 September 2019, kegiatan kampus berlangsung seperti biasa," dikutip dari pengumuman yang ditulis akun Humas ITN Malang.
Hari ini memang ada aksi mahasiswa di depan gedung DPRD Kota Malang. Massa mengatasnamakan dari Front Rakyat Melawan Oligarki menuntut pencabutan RUU Pertanahan yang dinilai pro investor dan memberangus hak-hak rakyat. (dtc/mp)



Loading...