Sanusi Ingatkan Kades Hati-hati Gunakan DD dan ADD

Selasa, 22 Oktober 2019

  Follow Us

Senin, 23 Sep 2019, dibaca : 771 , udi, agung

MALANG - Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, mengingatkan kepala desa (Kades) untuk menggunakan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan jujur. Anggaran APBdes tersebut, menurutnya, harus digunakan sesuai dengan perencanaan. Jangan sampai ada lagi Kades yang terjerat korupsi karena menyalahgunakan DD dan ADD.
"Kades harus mencermati penggunaan DD dan ADD dengan benar dan jujur. Jangan sampai ada anggaran misal Rp 100 juta untuk pembangunan jalan A, namun tiba-tiba pindah ke jalan B. Ketika Inspektorat memeriksa jalan A tidak ada pembangunan, maka Kades yang harus bertanggungjawab," terang Sanusi, pada acara Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2019 di Pendopo Kepanjen, Senin (23/9).
Dikatakan, Kades selama ini telah membantu tugasnya dalam melaksanakan pembangunan desa. Karenanya, Sanusi mengajak semua Kades untuk terus memacu kinerjanya, supaya target pembangunan bisa tercapai dengan baik.
Namun dalam pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa menjadi perhatian serius. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan tersebut. Diantaranya, seperti aspek sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dan memiliki integritas, sistem pengelolaan yang jelas, terstruktur dan berjenjang hingga ke level pelaksana. Termasuk pembagian dana proporsional sesuai dengan kondisi geografis masing-masing desa.
Salah satu indikator pengelolaan keuangan berjalan baik, adalah tersedianya laporan pertangunggjawaban yang jelas, terstruktur dan dilaporkan tepat waktu. "Karenanya saya menekankan kepada jajaran Pemerintah Desa, supaya melaksanakan kegiatan pelaporan dengan baik," ujarnya.
"Apalagi, saat ini laporan keuangan desa juga menjadi salah satu prasyarat dalam mencairkan Dana Desa. Maka supaya pembangunan desa dapat berjalan sesuai rencana, dan pemanfaatan anggaran berjalan maksimal, jajaran Pemerintah Desa harus mampu melaksanakan dan melaporkan pengelolaan keuangan desa sesuai aturan yang telah ditetapkan," sambungnya.
Lebih lanjut dikatakan, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, Sanusi tidak ingin ada lagi permasalahan penyunatan anggaran di wilayahnya. "Harus sesuai dengan aturan yang ada di APBdes. Jika terjadi pemindahan, akan menjadi permasalahan sendiri," tuturnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang, Suwadji menerangkan, pembuatan laporan keuangan menjadi salah satu materi yang disampaikan. Harapannya, ketika membuat laporan nanti, Kades tidak sampai terjadi kesalahan. "Kami sampaikan bagaimana desa membuat laporan. Sehingga mampu membuat laporan keuangan sesuai regulasi yang berlaku. Laporan yang dimaksud laporan keuangan per semester dan laporan akhir tahun," ungkap Suwadji, sembari mengatakan pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi lanjutan di setiap desa di Kabupaten Malang, sebagai langkah selanjutnya.
Dalam Pembinaan Pengelolaan Keuangan DD dan ADD, dihadiri Kapolres Malang, Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen Sekretaris Daerah serta Camat se-Kabupaten Malang. (agp/udi)



Loading...