Tolak Revisi KPK, AMAK Siap Gugat ke MK

Selasa, 22 Oktober 2019

  Follow Us

Kamis, 19 Sep 2019, dibaca : 369 , aim, sisca

MALANG - Aksi menolak pengesahan revisi UU KPK kembali dilakukan di Kota Malang. Rabu (18/9) , aksi tabur bunga dilakukan di depan Gedung DPRD Kota Malang oleh mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK).
Hal ini diakui dilakukan sebagai simbol duka warga Kota Malang terhadap apa yang terjadi beberapa waktu ini di KPK. Suasana bak berduka ini juga terlihat jelas dengan dibawanya replika bangunan gedung KPK yang ditaburi bunga.
Mereka mengenakan baju senada berwarna gelap, dan membawa payung hitam saat melakukan aksi. Beberapa poster yang menyatakan penolakan terhadap pengesahan revisi UU KPK oleh DPR RI juga mewarnai aksi yang berlangsung pagi ini.
Bahkan, dalam aksi tersebut salah satu dari peserta berada di barisan paling depan dengan mengenakan topeng pinokio sambil membawa foto yang bertuliskan "KPK 2002-2019" disertai gambar bunga. Terdapat juga poster di atasnya "KPK Ajur Wiiii".
Korlap Aksi, Eki Maulana Ibrahim mengatakan apa yang dilakukan oleh massa aksi kali ini sebagai bentuk gagasan dan pernyataan sikap atas pengesahan RUU KPK tersebut. Pihaknya menilai itu pertanda jika demokrasi di Indonesia telah mati.
"Saat ini kami menyuarakan itu, dan KPK sebagai lembaga penegak hukum pemberantasan korupsi juga mati karena adanya pengesahan UU KPK," ujar Eki Maulana.
Beragam tulisan lain juga dapat terlihat seperti #KPKDaysOut,Janji Tinggal Janji Janji Pak Jokowi Palsu, Keadilan Sosial Bagi Rakyat Yang Mana?, Ditangan Jokowi KPK Mati, Kondisi Pemerintahan Kacau, Warga Malang Saatnya Kita Jihad Anti Korupsi, Mati Mati Mati KPK Mati Karena Partai, dan yang lainnya berjejer rapi memanjang dalam aksi ini.
Eki, menjelaskan pelaksanaan pengesahan RUU KPK dinilai terburu-buru. Karena hanya dalam kurun waktu yang singkat banyaknya aspirasi dari masyarakat di Indonesia diabaikan.
"Mulai dari RUU KPK hingga disahkan sebagai RUU inisiatif DPR penolakan sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia, baik itu guru besar, kalangan mahasiswa dari berbagai kampus, dan yang lainnya. Artinya DPR RI dan pimpinan kita abai dengan aspirasi masyarakat," imbuhnya.
Ia juga mengatakan, jika agenda kedepan tidak hanya sampai dalam aksi saja, bersama koalisi masyarakat di seluruh Indonesia akan mengupayakan konstitusional review di Mahkamah Konstitusi untuk menghapus pasal-pasal yang berpotensi melemahkan KPK. (ica/aim)



Loading...