Monday, 17 July 2017 21:55

Dinas Pendidikan Dapat Tambahan Rp 24,4 M

    BATU - Dinas Pendidikan Kota Batu mendapatkan tambahan alokasi anggaran paling besar dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) 2017. Tambahan tersebut sebesar Rp 24,4 miliar dalam kelompok belanja langsung P-APBD. 

    Beberapa OPD lain juga mendapatkan tambahan anggaran besar. Dinas Kesehatan mendapatkan Rp 6,5 miliar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tambahan Rp 4,9 miliar, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan mendapatkan Rp 11,7 miliar dan Satpol PP mendapatkan Rp 161 juta.
    Tambahan anggaran itu terlihat dari sidang pleno tentang penandatanganan nota Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2017 di gedung DPRD Kota Batu, Senin (17/7) malam. Penambahan anggaran ini bukan dari DAU, namun pengalihan BOSNAS serta alokasi anggaran belanja langsung menjadi tidak langsung serta Bosda sebesar Rp 5 miliar.
    “Tambahan anggaran ini akan dipergunakan untuk pengadaan meja dan kursi atasan serta kepala sekolah, pejabat dan guru SD serta pengadaan seragam untuk PGRI,” ujar Punjul Santoso, Wakil Wali Kota Batu.
    Selain itu, Pemkot Batu tetap menganggarkan BOSDA untuk siswa SMA dan SMK meski sekolah itu menjadi wewenang Pemprov Jatim. “Pemkot Batu tetap menganggarkan BOS untuk SMA dan SMK. Mereka masyarakat kita, meski sekolah dikelola provinsi. Apa yang Pemkot berikan tetap konsisten, bahkan ada pembangunan ruang kelas tetap dilaksanakan,” tegas mantan Wakil Ketua DPRD Kota Batu ini.
    Nota KUA dan PPAS tahun 2017 ini menjadi pijakan pelaksanaan P-APBD. APBD tahun ini memiliki nilai Rp 822 miliar, mengalami peningkatan dalam P-APBD menjadi Rp 857 miliar atau naik sebesar Rp 35 miliar. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan, semula Rp124 miliar menjadi Rp 145 miliar.
    "Pajak Daerah mengalami peningkatan Rp 4 miliar, hanya retribusi daerah saja yang tetap," jelas Lunjup, sapaan akrabnya.
    Peningkatan juga terjadi pada sisi belanja langsung sebesar Rp 80 miliar, sedangkan belanja tidak langsung meningkat Rp 73 miliar.
    Punjul membantah jika penyusunan KUA PPAS untuk APBD Perubahan ini mengalami keterlambatan. Ia memastikan bahwa hingga kemarin seluruh kota/ kabupaten di Indonesia belum ada yang mengesahkan plafon KUA PPAS. Perubahan regulasi pada Pemerintah Pusat berpengaruh pada P-APBD. (dan/feb)