Monday, 17 July 2017 21:31

Potensi Korupsi Makin Besar

KEPANJEN – Potensi korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) masih bisa terjadi. Apalagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang sudah menjadwalkan pencairan tahap dua ADD sebesar Rp 496 M pada bulan depan. Sehingga, perangkat desa diharapkan semakin berhati-hati dalam menggunakan dana desa tersebut.

Kepala DPMD Kabupaten Malang, Drs Eko Suwanto MSi mengatakan, jumlah DD Dana Desa) dan ADD tahun ini melonjak hampir dua kali lipat. Bila mana tahun 2016 lalu totalnya sebesar Rp 287 M naik menjadi Rp 496 M. Sedangkan diakuinya, hal itu belum didukung potensi Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa yang berkompeten.
“Kepala Desa beserta perangkatnya harus mampu mengelola dana desa sebanyak ini. Kalau tidak mampu, ya bisa tersangkut hukum lagi,” ujar Eko kepada Malang Post, kemarin. Dia mengatakan, pihaknya bersama Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Malang telah berulang kali melakukan sosialisasi.
Meski demikian, hal itu belum banyak berarti. Buktinya, masih ada desa yang terangkut masalah hukum. Baik itu pelanggaran pidana maupun pelanggaran administrasi. “Tidak semua desa itu melakukan pelanggaran pidana. Mayoritas malahan melakukan pelanggaran administrasi,” terang pria berkumis tebal ini.
Dia menyebut, pelanggaran administrasi itu seperti melakukan pembangunan tidak sesuai perencanaan dan belum bisa membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Khusus LPJ, perangkat desa biasanya tidak mampu melakukan perhitungan dan ada kesalahan pencatatan dalam hal penggunaan keuangan desa.
“Ada pula yang laporannya tidak sesuai, lantaran salah catat atau salah tulis. Ada juga yang beli bahan bangunan, tidak pakai bukti pembelian,” terangnya. Dia mengatakan, untuk pembelian bahan dan apapun itu yang menggunakan dana desa, harus dicatat. Tidak hanya itu, tidak boleh lupa untuk meminta bukti pembelian kepada toko tersebut.
Bukti pembelian itu, sambung dia, harus dilampirkan saat membuat LPJ. “Persoalan seperti ini belum mampu dipahami oleh perangkat desa. Sehingga, kami harus terus melakukan sosialisasi,” imbuhnya. Dia melanjutkan, untuk proses pencairan tahap kedua ini sama halnya dengan pencairan pertama. Harus disertai perencaan terlebih dahulu.
Seluruh pengerjaan, harus dirancang melalui perencanaan yang dibahas bersama-sama oleh masyarakat desa. “Pemerintah desa harus berhati-hati dan teliti dalam mempergunakan dana desa tersebut. Bila kesulitan, bisa konsultasi kepada kami, selanjutnya akan diberi arahan untuk mempergunakan dana desa tersebut,” tutupnya. (big/bua)