Malang Post

Politik

Kubu Jokowi-JK Juga Adukan Prabowo-Hatta ke Bawaslu

JAKARTA- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengatakan, tak khawatir dengan langkah kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang akan menggugat hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan, kata dia, pihaknya juga akan mengadukan kecurangan yang dilakukan oleh kubu Prabowo-Hatta ke Badan Pengawas Pemilu. "Insya Allah kita juga adukan kecurangan mereka ke Bawaslu," kata Muhaimin di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis 24 Juli 2014.

Muhaimin mengatakan, dia heran dengan klaim kubu Prabowo-Hatta yang menemukan adanya kecurangan pemilu dengan melalui hacker dari Korea Selatan dan Tiongkok. Sebab rekapitulasi suara ini semua dilakukan secara manual. "Wong ini bukan IT yah. Hasil suara itu kan manual. Jadi nggak relevan dong," ujar dia.

Sebelumnya, Tim Kuasa hukum Prabowo Hatta memastikan akan mendaftarkan gugatan sengketa Pemilu Presiden 2014 ke MK, Jumat sore, 25 Juli 2014. "Besok positif, pukul lima sore (hari ini,red.)," kata Habiburochman.

Dalam gugatan itu, kubu Prabowo-Hatta akan mempertanyakan masalah atas laporan mereka terkait dugaan kecurangan yang diberi rekomendasi oleh Bawaslu untuk dilakukan pemungutan suara ulang. "Karena Bawaslu telah merekomendasikan sebanyak 5.000 sekian TPS (tempat pemungutan suara) untuk PSU (pemungutan suara ulang). Kemudian, kami menemukan adanya 52.000 TPS yang dianggap cacat," kata salah satu tim kuasa hukum Prabowo-Hatta, Mahendradatta. 

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum sampai kemarin, belum memutuskan siapa kuasa hukum yang akan ditunjuk untuk menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi. Namun, mereka sudah menyiapkan sejumlah nama yang akan ditunjuk menjadi pengacara. "Ya sedang didiskusikan termasuk pengacara-pengacara yang sudah bekerja sebelumnya. Adnan Buyung salah satunya yang kami prioritaskan," kata Komisioner KPU, Juri Ardiantoro, di kantornya, kemarin.

Ketua KPU, Husni Kamil Manik, mengatakan penunjukkan kuasa hukum beriringan dengan kepastian adanya gugatan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. "Nanti kita tunggu sampai besok," tambahnya.

Menurut Husni, kuasa hukum ada apabila perkara ada. Dia memastikan KPU sangat terbuka dalam proses penunjukkan. "Saya nggak perlu sebutkan. Pokoknya besok, tinggal penunjukkan saja. Pengacara kami rekrut secukupnya," kata Husni.

Sedangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) segera akan mengevaluasi pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014. Hal itu diungkapkan Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie, di kantornya usai melaksanakan rapat internal dengan KPU dan Bawaslu. "Hal-hal yang sifatnya keseluruhan akan kami evaluasi pelaksanaan pilpres ini dari tugas masing-masing," ujar Jimly.

Tidak lupa, Jimly juga mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan dan kepada semua pihak, terutama para penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu. "Semoga hasil kinerja kita berguna bagi perjalanan bangsa ke depan. Semua tahapan sudah dilewati, jauh lebih baik dari pemilihan legislatif (pileg) dari segala aspek karena peserta juga hanya dua," ujarnya.

Diketahui, DKPP, KPU dan Bawaslu melakukan rapat rutin dalam tahapan pilpres. Dan ini merupakan rapat tahapan terakhir setelah proses penetapan hasil rekapitulasi 22 Juli 2014. "Sebagai wadah untuk tukar informasi mengenai tahapan pemilu, dengan telah selesainya penetapan KPU yang secara hukum sudah sah walaupun belum final," jelasnya. (jpnn/udi)

 

Page 1 of 931

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »