Malang Post

KKNI sebagai Penyetara Kualitas SDM

Share
Asia kini telah menjadi center point kemajuan dunia. Beberapa Negara Asia yang tergabung dalam EAGLE’s (Emerging and Growth Leading Economies)  seperti :  Indonesia, China, India, Korea, Meksiko, Taiwan, dan Turki telah terbukti mampu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi dunia.  Era inilah yang kini dikenal dengan Era Asia.
Kita tidak dapat menghindar dari arus globalisasi di Era Asia ini, sehingga globalisasi dan perdagangan bebas antar negara tidak bisa dielakkan lagi. Arus globalisasi akan membawa dampak bahwa mulai tahun 2015 setiap negara tidak akan boleh lagi mencegah masuknya (1) arus barang dan jasa; (2) arus investasi; dan (3) arus sumber daya manusia yang kompeten. Jika bangsa Indonesia tidak menyiapkan secara sungguh-sungguh dalam meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten, maka bisa jadi akan masuk tenaga kerja asing yang memiliki daya saing lebih tinggi dan dipekerjakan di berbagai sektor industri dan jasa.  Karena itulah diperlukan pengakuan kualifikasi sumberdaya manusia Indonesia melalui upaya peningkatan pengakuan dan penyetaraan kualifikasi baik di dalam dan di luar negeri. Melalui pengakuan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia, kompetensi individu akan diketahui dan dapat disandingkan pada ranah pekerjaan atau bidang tugasnya. Pengakuan itu dilakukan melalui pedoman yang disebut dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang diharapkan sumber daya manusia di Indonesia akan mampu berkompetisi di Era Asia nanti.
KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kerja yang menyandingkan,  menyetarakan, dan mengintegrasikan, sektor pendidikan dan pelatihan serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan jabatan kerja di berbagai sektor, serta merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan serta program peningkatan SDM secara nasional berkualifikasi (qualified person) serta bersertifikasi (certified person) melalui skema pendidikan formal, non formal, informal, pelatihan kerja atau pengalaman kerja.
Satu hal yang perlu juga di aprisiasi adalah adanya kebijakan pemerintah tentang perbandingan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)  harus lebih banyak dari pada jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) nampaknya mendapat respon yang baik dari masyarakat. Orang tua yang mempunyai anak usia sekolah menengah cenderung menyekolahkan anak mereka ke SMK dari pada SMA, dan di setiap kabupaten terdapat lebih dari satu SMK baik milik pemerintah maupun yayasan swasta.  Sekolah menengah kejuruan adalah sekolah yang menyiapkan tenaga terampil tingkat menengah yang banyak untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja baik di industri maupun dunia usaha. SMK harus dikelola dengan mengacu pada tujuan utama, yaitu menyiapkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan bekerja. Apalagi pada saat ini pekerja di Indonesia masih didominasi oleh lulusan SD yang tentunya dari sisi keterampilan dan daya saing masih sangat tidak mumpuni serta memprihatinkan. Kita juga berharap agar pada tahun 2013 ini Kemendikbud menerapkan kurikulum yang mampu melahirkan generasi baru yang berkualitas dan berdaya saing.
Bagaimana dengan pendidikan tinggi di Indonesia untuk mengantisipasi di Era Asia? Ini merupakan pekerjaan rumah kita yang harus diselesaikan dengan baik.
Sampai dengan tahun 2012 yang lalu tercatat ada 3250 perguruan tinggi di Indonesia yang terdiri dari universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan politeknik.  Jika pada tahun 2010 yang lalu semua perguruan tinggi sudah mengimplementasikan KKNI tentunya kita mampu menjawab dan siap menghadapi Era Asia pada tahun 2015 mendatang. (***)

Soeparno Djiwo, Rektor ITN
comments

This content has been locked. You can no longer post any comment.