Malang Post

Dapodik Update, TPP Segera Cair

Share
MALANG - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Malang menggelar koordinasi bersama kepala sekolah se Kota Malang di Aula SMKN 2 Malang, kemarin pagi.  Acara diikuti kepala SD, SMP, SMA dan SMK serta perwakilan guru. Beberapa poin penting yang disampaikan di antaranya terkait persiapan Ujian Nasional (UN), Tunjangan Profesi Pendidikan (TPP), Tunjangan Hari Raya (THR) dan Zakat, Infaq, Shodaqoh.
Kepala Dikbud Kota Malang, Dra Sri Wahyuningtyas M.Si menuturkan Dikbud Kota Malang
terus melakukan langkah pro aktif terkait pencairan TPP. Rencananya dalam waktu dekat 2.000 SK TPP tri wulan pertama 2013 untuk guru SD/SMP akan segera turun sehingga tunjangan bisa segera dicairkan.
”Jangan pernah berfikir kami menahan TPP, tapi Dikbud selalu pro aktif bahkan kami rela nglembur untuk bisa segera mencairkan tunjangan yang menjadi hak guru itu,” ungkapnya.
Yuyun panggilan akrab Sri Wahyuningtyas menuturkan akibat keterlambatan pencairan TPP, ada banyak SMS dari guru yang masuk kepada beberapa stafnya bahkan dirinya. Mereka banyak yang mengeluhkan keterlambatan tersebut. Bahkan ada SMS yang bernada negatif dan membuat pihaknya menjadi gerah.
”Kami harap guru yang hadir dalam sosialisasi ini menjelaskan kepada guru yang lain, bagaimana sebenarnya yang terjadi sehingga TPP belum bisa dicairkan atau kenapa terlambat pencairannya,” pesannya kepada perwakilan guru yang hadir.
Kasi Fungsional Tenaga Kependidikan, Jianto yang juga hadir memberikan penjelasan bahwa TPP triwulan pertama 2013 akan segera cair untuk 2.000 guru SD/SMP. Dan pekan depan diharapkan SK untuk guru SMA juga bisa segera keluar. Jumlah ini bisa bertambah asalkan guru bisa segera meng-update Data Pokok Pendidik (Dapodik) yang menjadi data base.
”Kalau Dapodik sudah terisi dengan benar maka SK bisa keluar,” kata dia. Diakuinya saat ini anggaran TPP dari pemerintah pusat sudah ada di daerah. Namun dana belum bisa cair jika SK belum diberikan oleh pemerintah pusat.
”Kami sering lembur sampai jam 24.00 WIB supaya bisa mudah mengakses data ke pusat, dan kami himbau bagi sekolah yang Dapodik nya belum benar bisa berkonsultasi dengan Dikbud dan kami siap membantu,” ujarnya.
Ia menjelaskan aplikasi dalam Dapodik yang baru ini cukup canggih. Jika ada data yang tidak sesuai maka SK tidak akan turun. Contohnya jika ada guru yang memiliki pendidikan tidak linear maka SK untuk pencairan TPP tidak akan bisa keluar.
Jianto merinci, tahun ini TPP Kota Malang sebesar Rp 148 Miliar lebih. Naik dari tahun lalu sebesar Rp 123 Miliar. Pada 2012, guru di Kota Malang baru mendapatkan tunjangan 11 bulan saja. Sehingga masih ada sisa satu bulan yang belum dibayarkan dan kemungkinan akan diberikan pada Oktober 2013 dalam APBN perubahan.
”Tahun 2012 kami kelebihan dana Rp 1 Miliar, tapi dana itu tidak bisa dibagikan kepada guru karena kekurangan kami Rp 9 Miliar. Kalau hanya dibagikan kepada guru tertentu saja bisa menimbulkan gejolak sehingga kami kembalikan saja kepada negara,” urainya.
Terkait dana Zakat infaq shodaqoh (ZIS) yang dihimpun dari guru di Kota Malang selama ini telah banyak memberi manfaat kepada siswa di Kota Malang. Dana tersebut di antaranya sudah dimanfaatkan untuk membantu kegiatan praktik kerja industri (Prakerin) siswa SMK dan membantu pengobatan siswa yang sakit.
”Sedekah guru di Kota Malang sangat bermanfaat untuk membantu siswa yang tidak mampu," ungkap Yuyun.
Ia menjelaskan dana ZIS yang terkumpul selama ini, 60 persen dikelola LAZIS Kota dan 40 persen dikelola GNOTA. Dana 40 persen itulah yang dimanfaatkan untuk membantu siswa miskin. Dan tiga bulan sekali Dikbud sebagai pengelolanya melaporkan kepada kepala sekolah.
"Dana itu sudah diperuntukkan sesuai tujuannya, tidak pernah diselewengkan karena itu hak anak tidak mampu," tegasnya.
Menurutnya siswa tidak mampu selama ini sudah dibantu oleh sekolah dengan cara menggratiskan biaya SPPnya. Namun untuk biaya praktik atau keperluan pengobatan bagi siswa yang sakit dan opname anggarannya diambilkan dari dana ZIS.
Yuyun juga menjelaskan kebijakan  penghapusan Tunjangan Hari Raya (THR). Menurutnya berdasarkan temuan BPK, THR tidak boleh diberikan. Karena itu Dikbud patuh terhadap aturan tersebut. (oci/sir/eno)
comments

This content has been locked. You can no longer post any comment.