PNS Boleh Meeting di Hotel, Okupansi Diprediksi Naik

MALANG – Pelaku bisnis perhotelan mulai bernafas lega dengan dibolehkannya kembali PNS menggelar acara seperti rapat di hotel. Sebab, dengan revisi terbaru tersebut, hotel bisa menawarkan meeting package kepada instansi pemerintahan, dan menggairahkan bisnis perhotelan yang lesu selama triwulan pertama 2015 ini.
Marketing Communication Manager Harris Hotel and Convention Malang, Nicky Olivia menyampaikan, kabar terbaru di bulan ini merupakan angin segar bagi bisnis perhotelan. Pasalnya, diakui atau tidak selama Januari-Februari lalu, ketika masuk masa low season, hotel berasa sepi dari aktivitas.
“Kabar ini sebenarnya sudah dengan sejak awal Maret, ketika Gubernur Soekarwo sempat memberikan izin dengan syarat dan ketentuan berlaku, misalnya izin dari gubernur. Tentu ini angin segar bagi bisnis perhotelan,” ujarnya.
Menurut dia, terlebih Harris Hotel, yang sangat bergantung pada aktivitas MICE, menyambut keputusan terbaru ini. Meskipun, masih ada syarat yang harus dipenuhi bagi instansi pemerintahan terkait peraturan terbaru tersebut.  Salah satunya, ruang rapat di kantor pemerintahan tidak mencukupi. Selain itu, acara di hotel berlaku ketika disertai dengan sosialisasi yang mengundang orang banyak.
Nicky mengakui, karena adanya larangan tersebut sejak akhir tahun lalu, hotel yang berada di kawasan Riverside itu terpengaruh angka okupansinya. Penurunan okupansi terjadi mencapai 20 persen akibat minimnya sumbangsih meeting dari PNS. “Biasanya ketika ada meeting dari luar kota, disertai dengan pemesanan room. Makanya, begitu ada peraturan baru kami yakin bisa mendapat kenaikan okupansi minimal 10 persen,” beber dia kepada Malang Post.
Ibu satu anak ini menyebutkan, catatan 2014 lalu, acara meeting dari PNS menyumbang 30 persen pendapatan hotel dari sektor MICE. Angka itu hampir seimbang dengan meeting dari corporate, yang diikuti dari travel agent dan umum.
Menurutnya, selama larangan berlaku, Harris Hotel hanya mengandalkan reservasi kamar dan sektor F and B. Sementara untuk penggunaan MICE, tidak terlalu berharap besar. “Namun sekarang, reservasi dari government sudah mulai masuk untuk acara di bulan depan,” imbuhnya.
Terpisah, Atria Hotel and Conference pun menyambut baik dengan sedikit longgarnya aturan tersebut. Public Relation Manager Atria, Kadek Ayu Ery Ratnawati menuturkan, hotelnya pun mulai bergerak cepat. “Kami langsung bergerak, menawarkan meeting package ke pemerintahan. Selama empat bulan terakhir kan tidak bisa,” bebernya.
Malahan, terjadi beberapa pembatalan dari instansi pemerintahan yang sebelumnya sudah memesan ruang untuk rapat sekaligus kamar. Kondisi ini berlaku bagi acara yang dilakukan oleh tamu dari luar kota. “Ya lumayan efeknya. Sudah low season, meeting hanya mengandalkan corporate. Padahal hotel kami sebelumnya bertajuk hotel MICE,” papar dia panjang lebar.
Kadek menyebutkan, memang belum ada peningkatan signifikan, pasalnya aturan ini terhitung baru. Namun, bila dilihat dari proses nego antara marketing hotel dengan government, mulai April akan terlihat peningkatannya. “Bagi hotel di Malang juga bagus. Sebab, banyak hotel yang dibangun dengan area MICE yang besar untuk memfasilitasi kegiatan meeting ataupun sosialisasi di ruangan dengan kapasitas yang besar,” pungkas dia. (ley/han)