Bebankan Biaya di Atas Rp 5.000, BI Siap Sanksi

JAKARTA - Ada sanksi yang menghadang perbankan jika membebankan biaya kliring kepada nasabahnya lebih dari Rp 5.000 per transaksi. Bank Indonesia (BI) mulai memberlakukan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) Generasi II pada 5 Juni 2015, yang merupakan lanjutan dari SKNBI Generasi I yang sudah berlaku sebelumnya. Biaya kliring ditentukan maksimal Rp 5.000 per transaksi.
Direktur Eksekutif Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran BI Bramudija Hadionoto mengatakan, setiap perbankan dilarang membebankan biaya kliring lebih dari Rp 5.000 per transaksi.
"Bayar gaji lebih murah lewat SKN. Poinnya transaksi lebih cepat dan murah. Biaya kliring maksimal Rp 5.000, dulu ada yang Rp 7.500, Rp 10.000, Rp 15.000, sekarang maksimal Rp 5.000, bisa lebih murah, kalau lebih dari Rp 5.000 akan ada sanksi," jelas dia saat konferensi pers di Gedung BI, Thamrin, Jakarta, Rabu (10/6/2015).
Bramudija menjelaskan, BI sendiri menarik biaya kliring terhadap masing-masing bank hanya Rp 1.000 per transaksi dan diperbarui menjadi Rp 750 per transaksi. "Kalau biaya dari BI ke bank untuk SKNBI I Rp 1.000, SKNB II Rp 750, kita berkeinginan dengan menurunkan harga ini masyarakat lebih gemar menggunakan non tunai. Kita berharap perbankan mendukung," sebutnya.
Lebih jauh Bramudija menyebutkan, sanksi yang akan dikenakan bagi mereka yang melanggar adalah mulai dari sanksi administrasi hingga pencabutan keanggotaan. "Nanti kita lakukan pemeriksaan member, sanksinya bisa sampai kita hentikan jadi anggota, mulai dari menyurati, kita denda, masih nggak mau kita hentikan jadi anggota," jelas dia.
Selain itu, Bramudija menyebutkan, proses transaksi tidak boleh lebih dari 4 jam. Bank pengirim harus meneruskan transfer dana paling lama 2 jam setelah menerima amanat dari nasabah, sedangkan bank penerima harus membukukan ke rekening nasabah paling lama 2 jam setelah setelmen di BI.
"Dendanya nominal, denda yang lebih dari dua jam, kalau nggak transaksi nggak beres, Rp 100.000 per kali transaksi, jadi bayangkan Rp 100.000 nggak disampakan dua jam. Capek deh. Dia dapat Rp 5.000 perak tapi dendanya Rp 100.000," terang dia.(jpnn/han)