Triliunan Anggaran Kredit Tidak Terserap

SURABAYA – Lesunya perekonomian Indonesia saat ini diyakini tengah mengarah ke situasi Tight Money Policy (TMP) di era 1997-1998. Karena, triliunan rupiah dana kredit milik perbankan tidak bisa diserap pasar.
”Semua golongan tidak ambil kredit. Baik corporate atau retail memilih menahan diri,” kata Herman Halim, Ketua Perhimpunan Bank-bank Swasta Nansional (Perbanas) Jatim kepada Malang Post di kantornya, kemarin siang.
Secara detail, Herman yang juga Presdir PT Maspion Bank ini, lantas mengurai buruknya perekonomia di Indonesia. Termasuk juga memburuknya perekonomian dunia, yang berakibat pada merosotnya daya beli masyarakat internasional. Menurut Herman, hingga Juli 2015, out standing loand (persediaan dana kredit) PT Maspion Bank yang tidak terpakai jumlahnya mencapai Rp 700 miliar. Nominal ini, jauh lebih kecil dibanding bank-bank swasta lain yang masuk kategori bank besar.
Akibatnya, lanjut Herman, para bankir harus memutar otak mencari biaya bunga bank dari dana nganggur tersebut. Sebab, alokasi dana kredit tadi didapat dari dana pihak ketiga yang ditabung nasabah.
”Bayangkan, betapa sulitnya perekonomian sekarang. Meski diiming-iming apapun, pengusaha memilih menahan diri tidak ambil kredit. Alasan jika dipaksakan, cash flow perusahaan akan berantakan,’’ paparnya.
Herman mengatakan, kurs rupiah terhadap Dollar yang pada perdagangan Senin (24/08) pagi kemarin dibuka Rp 14.100 sangat memukul dunia usaha. Karena hampir sebagian besar bahan baku industri di Indonesia asalnya impor. ”Mereka menjual produk dalam kurs rupiah, tapi bayarnya pakai dollar. Kalau pun produknya di-ekspor, repotnya importir juga minta diskon. Mereka lakukan itu (minta diskon) karena daya beli di negaranya juga anjlok,’’ katanya.
Herman berharap, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tidak hanya membesar-besarkan slogan atau jargon saja. Sebaliknya, motor penggerak ekonomi Indonesia sekarang ini posisinya ada di pemerintahan.
Sebagai contoh, Herman menyebut, transaksi valuta asing khususnya dollar sekarang ini banyak dilakukan oleh BUMN dan perusahaan pemerintah. Bukan perusahaan swasta seperti yang dikuatirkan belakangan ini. ”Mereka (pemerintah) minta kita tidak belanja pakai dollar. Tapi, perusahaan BUMN banyak yang transaksi pakai dollar. Harusnya, pemerintah memberi contoh riil. Bukan hanya main perintah saja,” tandas Herman dengan menyebut beberapa BUMN dimaksudkan.
Dia menambahkan, jika dalam tiga bulan ke depan pemerintah tidak mampu memberi rasa percaya pada dunia usaha, maka TMP sulit untuk dihindari. Perekonomian Indonesia bisa-bisa akan mengalami nasib serupa dengan tahun 1997-1998.
“Bagaimana cara mengindarinya? Yang utama, bagaimana Bank Indonesia bisa menekan kurs dollar cukup Rp 13 ribu saja. Meski pagi ini (kemarin) sudah tembus Rp 14.100 tetapi BI harus cari jalan,’’ pungkasnya dengan menyebut seluruh departemen pemerintahan harus mampu menyerap anggaran pembangunan. (has/han)