Kejar Target Penerimaan, Tagih Piutang Rp 600 Miliar

MALANG - Piutang pajak para wajib pajak (WP) di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jatim III mencapai Rp 600 miliar. Piutang tersebut kini terus diupayakan penagihannya sehingga bisa memberikan sumbangan dalam memenuhi target penerimaan sepanjang 2015 sebesar Rp 21,4 triliun.
Kasi Humas Bidang Penyuluhan dan Pelayanan Kanwil DJP Jatim III Nur Falaq Rachmaningtyas mengatakan, banyak tantangan untuk pemenuhan target tersebut. Pasalnya, penghimpunan pajak pada kuartal III/2015 diprediksi tidak mudah karena dibayangi pelemahan ekonomi, terutama dengan tren penguatan dollar AS.
“Pemenuhan target tahun ini memang terhitung berat. Namun kami tetap optimistis target penerimaan pada 2015 sebesar Rp 21,4 triliun bisa tercapai,” katanya.
Salah satu tantangannya, menurut dia dengan penguatan dolar AS, yang jelas memukul perusahaan karena komponen bahan baku mereka kebanyakan impor. Sementara, penerimaan pajak di lingkup Kanwil DJP Jatim III paling banyak disumbang industri pengolahan, disusul perdagangan, realestat, perbankan, dan proyek-proyek pemerintah. "Sektor itu yang terpengaruh besar akan kondisi rupiah yang melemah, sehingga berpotensi mengurangi kekuatan Wajib Pajak (WP) dalam membayar pajak," beber dia.
Dia menyampaikan, Kanwil DJP Jatim III pun kini mengejar penerimaan pajak dari sumber potensial lain, seperti piutang. Nilai piutang kini mencapai Rp 600 miliar. Sektor lain seperti mencari WP yang berstatus non filler atau WP yang diduga tidak pernah melakukan kewajibannya membayar pajak namun memiliki aktivitas usaha.
"Saat ini masih banyak WP yang tidak terpantau aktivitas usahanya. Sektor ini juga dikejar," ujar Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Jatim III Mahartono dalam Tax Gathering yang berlangsung pekan lalu.
Menurut dia, mereka didesak untuk memenuhi kewajibannya agar terhindar dari pemeriksaan yang berdampak pada tindakan gijzeling  (penyanderaan) bahkan pemrosesan di pengadilan. “Sampai saat ini ada 2 WP yang kami kenakan gijzeling. WP yang dikenakan gijzeling masih belum memenuhi kewajibannya membayar pajak,” katanya.
Meski begitu, aparat pajak lebih mengedepankan pembinaan dari pada tindakan pemeriksaan dan hukum. WP didesak untuk memanfaatkan kemudahan dengan memanfaatkan PMK 29 tahun 2015 dan PMK 91 tahun 2015.(ley/han)