Kredit Macet Hantui Perbankan

MALANG – Kondisi perekonomian di Indonesia yang belum juga membaik membuat masyarakat mulai khawatir akan terjadi krisis seperti 1998. Tak terkecuali, kekhawatiran itu muncul dari perbankan, yang mesti memperhatikan beberapa hal agar tidak mengalami risiko paling buruk, yakni kredit macet meningkat hingga akhirnya bangkrut dan berujung pada penutupan operasionalnya.
“Jika bank sampai bangkrut, yang rugi justru nasabah. Perbankan yang kolaps kan berimbas pada pengusaha yang tidak lagi mendapatkan kredit, akhirnya kegiatan perekonomian tidak berjalan,” ujar pengamat ekonomi sekaligus Komisaris Bank Mandiri, Goei Siauw Hong, di sela-sela diskusi Memahami Industri Perbankan, di Harris Hotel and Convention akhir pekan lalu
Menurut dia, risiko sistemik kegagalan operasional bank akan berdampak panjang, layaknya krisis 1998. Waktu itu, kredit macet tinggi dan sejumlah perbankan menutup operasional karena fungsi penyaluran kredit ke pengusaha tidak berjalan baik. “Kemampuan masyarakat termasuk pengusaha kan berkurang karena kondisi ekonomi,” tambah dia.
Goei menyampaikan, paling tidak ada empat risiko yang bisa mengancam kelangsungan perbankan. Yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan risiko likuiditas. Paling utama, ketika ekonomi melemah dan kemampuan masyarakat berkurang, risiko kredit paling mengancam.
“Risiko kredit merupakan kerugian akibat gagal bayar dari debitur atau peminjam dana dari bank. Munculnya dari kredit macet, investasi hingga pembiayaan perdagangan,” ujarnya.
Menurut dia, risiko kedua merupakan risiko pasar yang terjadi karena perubahan faktor pasar. Hal ini terjadi karena suku bunga dan nilai tukar. Ia mencontohkan kenaikan suku bunga dan mengakibatkan harga obligasi turun hingga akhirnya muncul kerugian dari bank.
Goei mengatakan, risiko ketiga adalah risiko operasional. Pada sisi ini sebenarnya tidak terimbas langsung karena perlambatan ekonomi. Jutsru disebabkan faktor sistem, seperti kegagalan teknologi dan faktor manusia. Contohnya seperti jaringan yang diretas atau sistem offline pada ATM. “Risiko terakhir adalah risiko likuiditas yang muncul karena ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban yang jatuh tempo,” tegasnya.
Dia menambahkan, untuk menghindari kegagalan bank, regulator harus membuat aturan yang mengatur kecukupan modal dan likuiditas. Inilah kunci agar kesehatan perbankan terjaga dan terhindar dari risiko sistemik. Kecukupan modal ini, diakuinya, dikaitkan dengan risiko yang diambil bank.

Semakin besar risiko diambil, maka besar pula modal wajib dimiliki bank. Modal bank biasanya hanya berkisar 10 persen sampai 15 persen dari total aset yang dimiliki. Sebab, sebagian besar kegiatan bank dibiayai dari pinjaman atau dana pihak ketiga (DPK) seperti giro, tabungan dan deposito. "Supaya bank tidak bangkrut, pemegang saham harus setor modal cukup. Fungsi modal ini untuk melindungi nasabah yang punya deposito (deposan)," tambah dia.
Menurut dia, Bank Mandiri misalnya, sangat memperhatikan risiko tersebut. Tercatat, hingga Juni 2015 total penyaluran kredit bank ini sebesar Rp 495,8 triliun. Sementara itu, total DPK sebesar Rp 595,3 triliun, naik ketimbang periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 501,3 triliun. (ley/han)