Industri Mebel dan Kerajinan Topang Ekonomi

MALANG POST - Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Nus Nuzulia Ishak mengatakan, permintaan dunia atas produk mebel dan kerajinan sangat tinggi.
"Industri mebel dan kerajinan nasional merupakan bantalan ekonomi yang kuat saat krisis ekonomi seperti saat ini. Industri ini telah menjadi jalan keluar dalam penyerapan tenaga kerja," ujarnya di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa, 29 September 2015.
Pertumbuhan positif juga dialami produk kerajinan Indonesia, yang setahun terakhir mengalami kenaikan 3,76 persen dengan total nilai ekspor produk kerajinan Indonesia pada 2014 mencapai US$694 juta.

Negara tujuan ekspor utama Amerika Serikat, Jepang, Hong Kong, Inggris, Jerman, Belanda, Korea Selatan, Australia, Prancis, dan Singapura.

Pada periode Januari-Juli 2015, nilai ekspor kerajinan mencapai US$406 juta, atau meningkat 0,31 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut dia, industri ini tetap eksis dan menghasilkan devisa di saat industri lain terkena imbas krisis karena didukung konten lokal yang cukup besar.

Ditambah semakin kondusifnya iklim investasi, diharapkan pertumbuhan ekspor produk mebel dan kerajinan nasional dapat terus meningkat dalam lima tahun ke depan.

“Ketersediaan bahan baku hasil hutan yang melimpah, sumber daya manusia yang terampil dalam jumlah besar, dan revitalisasi teknologi dalam industri furnitur dan komponen furnitur di Indonesia harus mampu meningkatkan kinerja sektor mebel dan kerajinan,” katanya menambahkan.
Nuz mengungkapan, permintaan dunia atas produk furnitur sangat tinggi dengan nilai US$163,2 miliar. Tren pertumbuhannya sangat positif yaitu sebesar 7,76 persen dalam lima tahun terakhir dari total ekspor furnitur dunia ini. Namun, Indonesia baru mampu menyuplai 1,09 persen dari permintaan dunia di tahun 2014, sehingga menempatkan Indonesia di posisi ke-19 dunia. Sementara, Vietnam sudah menyuplai 3,68 persen, dan Malaysia 1,50 persen.
"Ini tantangan industri furnitur kita. Tidak ada cara lain kita harus meningkatkan daya saing produk dengan memanfaatkan era keterbukaan dan kebutuhan dunia atas produk berkelanjutan."

Dalam setahun terakhir sektor furnitur mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,18 persen dengan total nilai ekspor pada 2014 sebesar US$1,78 miliar. Untuk periode Januari-Juli 2015 nilai ekspor produk furnitur mencapai US$1,01 miliar. (viv/oci)
Kebijakan Ekonomi Jilid II Lebih Minimalis//
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan paket kebijakan ekonomi jilid dua akan lebih minimalis dibanding paket kebijakan sebelumnya yang terdiri atas 134 daftar deregulasi.

"Kali ini jumlah yang kita umumkan tidak banyak, karena kalau banyak itu tidak selalu fokus. Akhirnya substansinya tidak sampai," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Darmin menambahkan, paket kebijakan tersebut akan diumumkan bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mendukung paket kebijakan ekonomi jilid satu yang telah terbit pada 9 September 2015.

Selain itu, ia juga mengatakan paket kebijakan jilid dua bukan merupakan paket terakhir yang akan diterbitkan pemerintah karena saat ini beberapa peraturan yang berpotensi untuk dipangkas sedang dikajian dari kementerian terkait.

Hingga sekarang, sebanyak 16 Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang masuk dalam paket kebijakan jilid pertama, sudah selesai dibahas dan tinggal menunggu kelengkapan paraf menteri terkait dan persetujuan Presiden untuk ditetapkan.

Dalam tingkat kementerian dan lembaga, sebanyak 38 peraturan juga telah selesai dibahas. Khusus di level ini, aspek deregulasi tidak hanya berupa penyempurnaan maupun penyederhanaan pada peraturan awal namun juga penggabungan.

Penggabungan beberapa peraturan menjadi satu ini diharapkan bisa mengurangi beban regulasi akibat terlampau banyaknya peraturan yang sebenarnya bisa disederhanakan. Dengan demikian dari 38 peraturan tersebut, setelah dideregulasi jumlahnya menjadi 24 peraturan.

Salah satu peraturan hasil penggabungan tersebut adalah Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tentang Kelembagaan Koperasi yang merupakan hasil dari penyederhanaan empat keputusan menteri dan satu peraturan menteri sekaligus.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid pertama yaitu sebanyak 134 daftar kebijakan deregulasi peraturan, yang dilakukan untuk mempercepat pengembangan ekonomi makro yang kondusif, menggerakkan ekonomi nasional, melindungi masyarakat berpenghasilan rendah serta menggerakkan ekonomi pedesaan. (ant/oci)