Realisasi Pajak Masih 65 Persen

MALANG - Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim III mencatatkan realisasi pajak mencapai 65 persen sampai pekan ketiga November ini. Pencapaian itu dari target penerimaan target penerimaan sebesar Rp 21,4 triliun sepanjang 2015.
Kasi Humas Bidang Penyuluhan dan Pelayanan Humas Kanwil DJP Jatim III Nur Falaq Rachmaningtyas mengatakan, dengan penerimaan pajak sebesar itu maka pencapaian perlu digenjot agar tidak terjadi short fall yang terlalu besar.
“Kini kami mengejar penerimaan pajak dari proyek pemerintah yang didanai APBN dan APBD, sebagai tambahan mengurangi short fall. Selain masih berharap pada Wajib Pajak yang memanfaatkan penghapusan sanksi administrasi penghapusan pelaporan," ujarnya.
Dia menambahkan, potensi penerimaan pajak juga diharapkan dapat dipacu lewat mekansime penghentian pemeriksaan khusus bagi wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan atau pembetulannya. Hal itu mengacu pada Instruksi Dirjen Pajak No. INS-04/PJ/2015 tentang Penyelesaian Pemeriksaan Khusus Melalui Penghentian Pemeriksaan dengan Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir Sebelum Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Mendukung Tahun Pembinaan Wajib Pajak.
Jika wajib pajak (WP) memanfaatkan kemudahan tersebut, maka ada potongan denda sebesar 50 persen bagi mereka yang bersedia melunasi pajaknya sampai 31 Desember 2015. Pemeriksanaan juga tidak ditingkatkan menjadi penyidikan, gijzeling, bahkan penyerahan kasusnya ke Kejaksaan.
"Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim III mengejar penerimaan sebesar Rp 541 miliar dari hasil pemeriksaan wajib pajak (WP) yang kurang bayar pajak sampai akhir 2015," urainya.
Instrumen lainnya, WP didesak untuk memanfaatkan kemudahan dengan memanfaatkan PMK 29 tahun 2015 dan PMK 91 tahun 2015. Di bagian ini, WP bisa memanfaatkan penghapusan sanksi administrasi untuk keterlambatan pelaporan dan keterlambatan bayar pajak. WP  juga bisa memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi tunggakan biaya penagihan.
Sayangnya, dia mengakui, fasilitas PMK 29/2015 dan PMK 91/2015 masih belum banyak dimanfaatkan WP. Angka penerimaan dari kemudahan tersebut masih terbilang kecil, yakni sekitar Rp 3,1 miliar.
Dia menambahkan, mekanisme lain, berupa insentif bagi WP yang melakukan revaluasi aset. Bagi WP yang melakukan revaluasi aset sampai dengan akhir Desember 2015, maka pengenaan PPh hanya 3 persen, sedangkan normalnya 10 persen.
WP yang melakukan revaluasi aset pada semester I/2016 dikenakan PPh 4 persen, pada semester II/2016 sebesar 6 persen, dan 2017 dikenakan tarif normal. Dengan cara-cara seperti ini, dia berharap target penerimaan pajak di Kanwil Jatim III bisa tercapai. Jika pun terjadi short fall, maka angkanya tidak terlalu besar.
Dia menambahkan, dengan penerimaan pajak sebesar 65 persen sampai awal pekan ini, masih lebih tinggi daripada rerata penerimaan nasional yang baru mencapai 60 persen. “Jadi kami harus bekerja keras agar target tersebut dapat dipenuhi,” pungkas dia. (ley/han)