Januari, Indikasikan Penurunan Harga BBM

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengindikasikan adanya penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Januari 2016. Namun, dirinya masih tidak banyak membeberkan mengenai kebijakan tersebut. "Kita lihat saja Januari," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (22/12/2015).
Menteri ESDM Sudirman Said telah mempertimbangkan penurunan harga minyak mentah dunia yang saat ini berada di bawah USD 40 per barel sebagai salah satu faktor menurunkan harga BBM di Januari 2016.
Sudirman menyebutkan, pada Januari 2016 terdapat kemungkinan bagi pemerintah untuk menurunkan harga BBM berdasarkan harga keekonomian yang berlaku. "Untuk minyak hampir dipastikan turun, kira-kira Januari 2016," kata Sudirman.
Sudirman mengaku, belum bisa memastikan berapa penurunan harga BBM pada Januari 2016. Sebab saat ini tengah dilakukan pengkajian ulang terhadap harga keekonomian BBM berdasarkan penurunan harga minyak mentah dunia. "Kalau untuk nominalnya belum dapat disebutkan," tukasnya.
Di sisi lain, pemerintah akan menurunkan harga jual gas untuk industri pada tahun depan guna meringankan beban pelaku usaha di tengah perlambatan ekonomi. Untuk kontrak pembelian gas hulu di bawah USD 8 per juta British Thermal Unit (MMBTU), harga jualnya turun sekitar USD 1. Sedangkan untuk kontrak pembelian gas hulu di atas  USD 8 per MMBTU, penurunan harganya bisa mencapai USD 2.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, IGN Wiratmaja memastikan kebijakan penurunan harga gas untuk industri akan berlaku sementara selama ekonomi mengalami perlambatan pertumbuhan. Kebijakan ini akan dilegalkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) yang diharapkan berlaku per 1 Januari 2016.
"Ini akan berlaku selama ekonomi lagi slow, kalau sudah normal lagi tidak akan berlaku lagi," ujar Wiratmaja usai rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (22/12/15).
Menurutnya, harga gas akan diturunkan bervariasi tergantung harga yang tertera dalam kontrak-kontrak pembelian gas di sektor hulu. Untuk industri yang meneken kontrak gas hulu di di kisaran harga USD 6-8 per MMBTU, harganya akan diturunkan sekitar USD 0-1 per MMBTU. Sementara untuk kontrak gas hulu di atas USD 8 per MMBTU, harga jualnya diturunkan sekitar USD1-2 per MMBTU.
Dengan turunnya harga gas industri, kata Wiratmaja, maka pemerintah harus rela kehilangan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar USD104 juta per tahun atau setara dengan Rp 1,42 triliun per tahun. Namun, potensi kehilangan PNBP itu diharapkan bisa tertutup dengan potensi pajak yang bakal meningkat akibat penggunaan gas industri yang naik signifikan di masa mendatang.
"Kira-kira turun USD 104 juta per tahun, tapi  nanti akan men-generate perekonomian yang pajak dan sebagainya akan lebih beberapa kali lipat dari itu," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah sudah memegang data perusahaan yang akan mendapatkan kemudahan itu. Perusahaan yang bergerak di bidang pupuk dan petrokimia akan menjadi prioritas pemberian insentif itu. Namun, ia enggan menyebutkan nama perusahaan-perusahaannya dengan alasan  itu merupakan kewenangan Kementerian Perindustrian. "Yang jelas gas kita turunkan, industri bisa turun lebih bagus," tutupnya.(cnn/han)