2016, Lembaga Keuangan Mikro Wajib Berbadan Hukum

MALANG – Lembaga Keuangan Mikro wajib berbadan hukum maksimal pada 8 Januari 2016. Dari sekitar 67.838 LKM di seluruh Indonesia, sejauh ini baru 17 LKM yang sudah berbadan hukum dan memiliki izin usaha yang sah. Meski demikian, tidak ada target tertentu yang dipatok Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini.
Analisis Eksekutif Senior Bidang Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro OJK, Roberto Akyuwen menuturkan, dari 17 tersebut, sebanyak 15 LKM berada di wilayah Jawa Tengah, 13 diantaranya bersifat konvensional, sementara yang dua berbadan syariah. Sementara itu, kemarin (22/12/15) sebanyak dua izin telah dikeluarkan izin bagi LKM di wilayah Mojokerto.
“Puluhan lembaga kini sudah dalam tahap penanganan dan harapannya dalam waktu dekat setiap persyaratan yang telah ditetapkan akan segera terpenuhi,” bebernya pada Malang Post, kemarin.
Menurut Roberto, perubahan yang dilakukan berlandaskan hukum ini pada dasarnya untuk memberi kesempatan bagi banyak lembaga keuangan untuk bertransformasi menjadi lebih baik lagi. Namun semua tergantung pada lembaga itu sendiri.
OJK menegaskan, tidak ada kewenangan tertentu yang dimilikinya untuk mengarahkan masyarakat secara langsung. OJK hanya berwenang memberikan fasilitas bagi masyarakat dalam proses pengurusan legalitas badan hukum dan lembaga. Fasilitas yang diberikan sifatnya tanpa biaya dan dapat dimanfaatkan siapapun.
“Sebagai badan hukum, kami wajib mengawasi setiap pergerakan ekonomi masyarakat. Peraturan yang dikeluarkan ini sifatnya melindungi, untuk transparasi. Sehingga tidak ada yang dirugikan,” jelasnya.
Menurutnya, setiap LKM tidak harus merasa bingung untuk mengurus perizinan yang telah ditetapkan ini. Pasalnya, OJK akan memberi ruang bagi lembaga yang benar-benar menunjukkan keseriusannya. Para pengurus dapat terlebih dahulu melakukan registrasi awal hingga 8 Januari tahun depan, selanjutnya verivikasi data akan dilakukan bersama.
“Untuk yang sudah berjalan tinggal melanjutkan mengurus izin saja,” tambahnya.
Dia mengakui, besaran modal yang disetor LKM disesuaikan dengan cakupan wilayah usaha. Di antaranya minimal Rp 50 juta untuk wilayah Desa, Rp 100 juta untuk wilayah Kecamatan, dan Rp 500 juta untuk wilayah kabupaten dan kota.
Selain itu, menurut Roberto, OJK juga mendorong serta mendukung pelaku UMKM untuk membuka lapangan pekerjaan lebih luas lagi. Mengingat jumlah UMKM di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. (mg2/han)