Belanja Negara Bengkak Rp 33 Triliun

MALANG POST - Nilai belanja dalam RAPBN 2014 diperkirakan bakal naik dari awalnya di Nota Keuangan Rp 1.816,7 triliun, menjadi Rp 1.849,8 triliun. Kenaikan Rp 33 triliun ini karena subsidi energi yang meningkat.
"Belanja negara tahun depan naik, karena kenaikan anggaran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan subsidi listrik, sehingga meningkatkan anggaran subsidi energi," ungkap Menteri Keuangan Chatib Basri saat Rapat Kerja (Raker) Asumsi Makro 2014 bersama Badan Anggaran, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/9).
Chatib merinci, belanja subsidi energi di RAPBN 2014 melonjak Rp 44,1 triliun, dari Rp 284,7 triliun menjadi Rp 328,7 triliun. Angka tersebut terbagi 2 yakni untuk subsidi BBM Rp 35,9 triliun dan subsidi listrik Rp 8,2 triliun.
"Sedangkan estimasi subsidi BBM, bahan bakar nabati (BBN), dan elpiji menjadi Rp 230,8 triliun atau naik Rp 35,9 triliun dari RAPBN 2014 sebesar Rp 194,9 triliun," papar Chatib.
Selain subsidi untuk BBM, anggaran subsidi listrik pun terdongkrak naik Rp 8,2 triliun, dari Rp 89,8 triliun menjadi Rp 98 triliun yang tercantum dalam proyeksi tahun 2014. Chatib mengatakan, hal tersebut dipicu karena pelemahan rupiah terhadap dolar AS belakangan ini.
"Subsidi BBM dan listrik naik akibat depresiasi nilai tukar rupiah, di mana harga minyak mentah (Indonesia Crude Price/ICP) tahun depan diestimasikan US$ 106 per barel dengan volume konsumsi subsidi 50,5 juta kiloliter," ujar Chatib.
Selain itu, Chatib menjelaskan, belanja non Kementerian/Lembaga (K/L) juga mengalami kenaikan Rp 45,2 triliun. Sehingga besaran belanja non K/L naik dari sebelumnya Rp 617,7 triliun menjadi Rp 662,9 triliun.
"Belanja K/L justru turun dari Rp 612,7 triliun atau Rp 6 miliar menjadi Rp 612,1 triliun di estimasi 2014. Dan anggaran transfer ke daerah susut Rp 11,6 triliun menjadi Rp 574,8 triliun dari patokan awal RAPBN tahun depan Rp 586,4 triliun," katanya.
Karena kenaikan jumlah belanja ini, maka perkiraan defisit dalam RAPBN 2013 akan naik dari sebelumnya 1,49% (Rp 154,2 triliun) menjadi 2,02% (Rp 209,5 triliun).
"DPR itu meminta kalau asumsi makronya berubah maka implikasinya itu seperti apa. Terus dilakukanlah exercise seperti ini. Tetapi bukan berarti fiskal defisit akan sebesar ini. Karena belum ada usaha pemerintah dalam hal itu. Di mana effortnya itu nanti pajaknya dinaikkan, belanja dikontrol, defisit kita harus di bawah 2,02% ini. Jadi harus lebih rendah," papar Chatib. (dtc/fia)