Pertumbuhan Kos di Malang Sangat Pesat

MALANG – Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang menilai pemberlakuan Pajak Kos sangat layak. Pasalnya, selain sebagai upaya mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD), pertumbuhan rumah kos di Malang memang tengah berkembang pesat. Baik kos kecil hingga kos skala premium.
Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Kota Malang, Mochammad Kharis menyebutkan, keberadaan Kota Malang sebagai tujuan pendidikan membuat usaha rumah kos terus berkembang pesat.
“Salah satu investasi potensial dan menarik perhatian masyarakat saat ini rumah kos. Sehingga pertumbuhannya termasuk tinggi, bahkan tidak sedikit rumah kos yang memiliki fasilitas mewah layaknya hotel,” sebutnya.
Rumah kos mewah atau premium tersebut menurutnya memiliki perlengkapan seperti air conditioner (AC), kamar mandi dalam, air hangat dan tempat parkir untuk kendaraan roda empat. Sehingga idealnya harus diimbangi dengan pajak yang telah tertuang melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16/2010. Kendati demikian, implementasinya di lapangan masih belum maksimal, bahakan pemberlakuannya baru diintensifkan Desember ini.
“Adanya pajak kos ditargetkan meningkatkan kontribusi pajak dan PAD meningkat. Bila dilihat, Malang memiliki 57 perguruan tinggi, yang jumlah mahasiswanya ratusan ribu. Layak bila dimaksimalkan pendapatannya, ” beber Kharis.
Jika jumlah mahasiswa yang ada mencapai 300 ribuan mahasiswa, minimal 30 persennya saja dari anak luar daerah pasti menggunakan rumah kos, bisa jadi lebih. Besarnya potensi tersebut semakin kentara karena saat ini sudah semakin jarang mahasiswa kos sekamar berdua dengan temannya. Lalu, tidak sedikit pula mahasiswa yang kini memilih apartemen sebagai tempat kos. “Ada beberapa apartemen yang bermunculan, dan sang pemilik bahkan menjadikannya untuk kos mahasiswa. Beberapa mahasiswa luar pulau seperti Kalimantan menjadi penyerbu apartemen ini,” papar dia panjang lebar.
Menurut dia, perda yang mengatur mengenai pajak kos ini sudah disahkan tahun 2010. Beberapa waktu lalu, Kepala Dispenda Kota Malang, Ade Herawanto mulai menerapkan serta mengoptimalkan perda tersebut.
“Masa vakumnya selama tiga tahun untuk sosialisasi sekaligus pengkajian untuk menerapkan kebijakan tersebut,” jelas Kharis. Dalam Perda No.16/2010 pasal 3 ayat 3 huruf (d) menyebutkan, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar dikenakan pajak. Untuk tarifnya sesuai dengan pasal 7 ayat 2 yaitu sebesar 5 persen. Sebagai ilustrasi, misalkan dalam satu kos terdapat 15 kamar dan hanya lima di antaranya yang terisi, maka yang ditarik pajak adalah jumlah kamar yang terisi. Dengan asumsi per kamar tarifnya Rp 300 ribu, maka perhitungan pajaknya yaitu 5 persen dari Rp 300 ribu dikalikan lima kamar. (ley/fia)