BPR dan BPRS Wajib Fit and Proper Test

MALANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menyosialisasikan tugas dan kewenangannya, serta memberikan regulasi terbaru yang sepatutnya diketahui. Seperti halnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Syariah (BPRS) yang mulai tahun ini harus menjalani uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) di bawah OJK serta harus menetapkan proyeksi pendapatan.
Kepala OJK Malang, Indra Krisna menuturkan, pengetatan harus dilakukan, agar kesehatan BPR dan BPRS juga terjamin. “Biar semua berjalan pada kelayakan, dan nasabah yang menjadi perhatian utama melalui kelayakan dari lembaga keuangan ini,” tuturnya.
Menurut dia, sudah ada Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 14/9/PBI/2012 yang merupakan revisi dari PBI nomo 6/23/PBI/2004 dan mengatur hal tersebut. Fit and Proper Test ini dibagi dalam dua bagian besar. Yaitu untuk kategori pelaku baru (new entry) dan kategori existing. Kategori new entry adalah orang-orang yang akan menjadi pengurus, direksi, komisaris, maupun pemegang saham di sebuah BPR/BPRS.
Sebaliknya, existing merupakan orang-orang yang sudah ada di dalam struktur atau mantan pengurus yang melakukan perbuatan melanggar peraturan. Suatu misal adanya indikasi tindak pidana di dalam BPR/BPRS tersebut.
”Tahun lalu sudah dilakukan test ini. Tetapi kami mengingatkan kembali agar pelaksana industri keungan ini tetap on track,” kata Indra.
Lebih lanjut Indra menjelaskan, new entry harus mengikuti fit and proper test itu. Sehingga untuk 2014 ini, OJK mencoba berfokus pada new entry. Sebab merekalah yang nantinya akan menjalankan roda manajerial BPR/BPRS di Malang Raya.
”Untuk new entry, fit and proper test ini sendiri untuk menggali kompetensi yang mereka miliki. Sejauh mana mengerti soal BPR. Kalau yang sudah existing jangan sampai lah ketemu saya untuk menjalani hal serupa, karena artinya kelayakan mereka dipertanyakan,” papar pria asal Padang ini.
Bahkan, Indra membandingkan, kegiatan fit and proper test pada tingkatan existing hampir sama dengan tugas penyidikan oleh kepolisian. Sebab, saat diuji di tingkatan existing, Indra menyebutkan, BPR/BPRS tersebut sedang bermasalah. Di wilayah kerja OJK Malang sendiri, terdapat sedikitnya 88 BPR/S. Rinciannya, terdapat 77 BPR dan 11 BPRS.
 Ketika disinggung apa hasilnya bila tidak lulus test tersebut, dia menyebutkan tergantung dari variabel yang menyebabkan orang tersebut gagal. Paling parah, berdampak pada pelarangan berkecimpung di perbankan hingga 20 tahun atau seterusnya.
“Pada saat itu pasti sudah ada bukti yang ditemukan OJK, dan hampir dipastikan temuan ini benar, sehingga menghasilkan skors bagi mereka yang tidak lulus,” tambahnya.
Beberapa waktu lalu, OJK telah menyampaikan hal ini dalam sebuah pertemuan di Atria Hotel and Conference bertemakan Evaluasi Rencana Kerja BPR/S Se Wilayah Kerja Kantor OJK Malang Tahun 2014. “Materi Fit and Proper Test ini yang OJK tekankan pada mereka,” tukas dia. (ley/fia)