Jelang AFTA, KPPU Kawal Program Kemitraan UMKM

MALANG – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendapatkan tugas tambahan untuk membantu kalangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam menghadapi pasar bebas ASEAN yang akan berlangsung mulai akhir 2015. Tugas tambahan tersebut berupa pengawasan program kemitraan dengan UMKM.
Kepala Bagian Kerjasama Dalam Negeri KPPU Pusat, Dendy R. Sutrisno mengungkapkan, tugas tambahan tersebut sesuai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013 mengenai petunjuk pelaksanaan. “PP ini sebagai implementasi UU Nomor 8 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah,” ungkapnya.
Menurut dia, sebelumnya KPPU hanya berwenang dalam hal penegakan hukum, penyampaian saran, pemberian pertimbangan kepada pemerintah dan pengawasan mengenai merger. Namun dengan adanya mandat baru tersebut, maka tugasnya bertambah dengan mengawasi implementasi program kemitraan.
“Kebijakan itu memberi kewenangan untuk mengawasi kemitraan antar pelaku usaha UKM dengan pengusaha besar. Selain itu juga koordinasi serta pengendalian,” ujar pria yang sebelumnya bertugas sebagai Kepala Perwakilan Daerah KPPU Surabaya.
Bila implementasi diserahkan kepada KPPU, maka kini sudah halal untuk memberikan peringatan ketika terjadi penyelewengan. Peringatan tersebut sebanyak tiga kali, hingga akhirnya KPPU bisa memberikan rekap pelaporan mengenai tugas pengawasan dan implementasi tadi.
Mengenai penerapan kebijakan tersebut, perlu adanya advokasi dan edukasi kepada UMKM. Selain itu, perlu pula suatu Sistem Operasional Procedure (SOP) dalam menyusun kerangka kerjasama. Suatu misal dengan kementerian teknis yakni Kementerian Koperasi dan UMKM.
 “Tidak menutup kemungkinan kerjasama dengan kementerian lain. Targetnya, tahun ini SOP sudah kelar, dan bisa segera diedukasikan kepada UMKM. Bila di Malang contohnya menggandeng Dinas Koperasi,” beber dia kepada Malang Post.
Bila itu sukses, dia optimis kebijakan tersebut mampu menaikkan posisi tawar mitra kecil seperti UMKM terhadap mitra dominan dari UMKM. Hasil akhirnya, ketika terjadi kerjasama, tidak merugikan UMKM, seperti yang sering terjadi ketika menjali kontrak dengan ritel besar. “Misalnya saja seperti beberapa waktu lalu UMKM menyuplai komoditas tertentu kepada gerai, namun harganya sangat rendah. Padahal seharusnya harus sesuai harga pasar,” urainya panjang lebar.
Jadi, ketika harga di pasar naik maka pembelian juga ikut naik meskipun tidak begitu besar. Sebab tidak seharusnya ritel menekan UMKM untuk tidak menaikkan harga, dengan alasan kontrak harga dari awal sudah ditetapkan. (ley/fia)