Karyawan BTN Tolak Rencana Akuisisi

Sedikitnya 1000 pegawai PT Bank Tabungan Negara (BTN) yang tergabung dalam serikat pekerja berkumpul di halaman Kantor Pusat BTN di Jl. Gajah Mada No.1 Jakarta Pusat, hari ini. Mereka menolak keras rencana akuisisi BTN oleh PT Bank Mandiri Tbk (BMRI).
Para serikat pekerja menggunakan seragam serba hitam, mereka meneriakan yel-yel penolakan terhadap rencana Menteri BUMN Dahlan Iskan tersebut.
"Kembalikan BTN pada rakyat," teriak Ketua Panitia Satya Wijiantara saat berorasi di depan para pegawai BTN, di Kantor Pusat BTN, Jakarta, Minggu (20/4/2014).
Salah satu panitia bernama Raby mengungkapkan, pihaknya meminta kepada pemerintah agar BTN tetap berdiri sendiri. Rencana akuisisi hanya akan merugikan pihak BTN.
"Jangan diakuisisi bikin berdiri sendiri, kalau diakuisisi makin hancur, ini jelas penggarongan. BTN ini kan untuk melayani masyarakat menengah bawah sementara mereka (Mandiri) menengah atas, jelas beda. Apalagi kalau jadi anak usaha berarti bukan BUMN lagi," tegas Raby.
Ia juga menambahkan, aksi ini akan berlanjut apabila pemerintah tidak mendengarkan tuntutan para pegawai BTN. Rencananya, aksi ini akan dilanjutkan pada minggu berikutnya. "Minggu depan ada lagi demo," katanya.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyatakan, BTN harus satu grup dengan Bank Mandiri jika ingin berkembang lebih besar lagi. Apalagi tingkat kekurangan rumah (backlog) di Indonesia sudah tinggi sekali.
"BTN harus dijadikan satu grup dengan Bank Mandiri. Itu untuk menolong BTN, karena kekurangan perumahan atau backlog-nya itu, satu tahun 1,5 juta rumah. Kalau tidak ada upaya itu tidak mungkin akan bisa mendanai sektor perumahan di Indonesia. Karena itu BTN harus diperbesar," kata Dahlan di Istana Negara, Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.
Dahlan memprediksi, jika BTN berjalan seperti sekarang ini maka tidak akan ada perubahan terhadap masalah kekurangan rumah di Indonesia. Dengan bergabung ke Bank Mandiri, BTN punya potensi untuk berkembang lebih besar lagi.
"Dari sisi BTN, kalau dibiarkan tidak akan ada berubahan, stagnan, nggak mungkin masalah perumahan itu bisa diatasi. Sesuatu masalah harus dicarikan jalan keluarnya. Dengan adanya satu grup dengan Bank Mandiri, maka BTN juga akan menjadi besar," ujarnya.
Sedangkan dari sisi Bank Mandiri, Dahlan menambahkan, bank dengan aset terbesar di Indonesia itu bisa makin bersaing dengan bank-bank besar skala internasional.
"Kalau perusahaan-perusahaan menjadi besar banknya tidak besar maka perusahaan itu akan dilayani oleh bank-bank asing. Apa kita suka kalau nanti bank asing semakin merajalela di Indonesia? Sementara bank kita sendiri tidak mampu melayani perusahaan yang semakin besar," ujarnya.
Menurut Dahlan, skema yang dilakukan dalam aksi korporasi ini sengaja dipilih akuisisi, sehingga entitas BTN tidak hilang, tetap eksis sebagai anak usaha Bank Mandiri. Istilahnya ini hanya seperti memindahkan kepemilikan saham pemerintah di BTN ke Bank Mandiri.
Jadi perumpamaannya adalah seperti BTN yang dulunya anak usaha pemerintah menjadi cucu usaha pemerintah, dimiliki melalui Bank Mandiri sebagai induk usaha. Skema seperti ini pernah dilakukan oleh pemerintah terhadap BUMN produsen semen yang jumlahnya banyak.
Sekarang ini para BUMN semen itu sudah bersatu di bawah satu atap, yaitu menjadi anak usaha PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) sebagai holding company BUMN semen. Skema seperti ini mungkin yang akan diterapkan Dahlan di perbankan pelat merah, yaitu menuju Holding Company Bank BUMN.
"Bagi negara sendiri dengan membawa BTN ke Mandiri, bukan merger ini lho, jadi BTN nya tidak hilang, itu Bank Mandiri akan lebih besar dari bank di Malaysia yang mana pun. Jadi. Mandiri akan menjadi bank berkelas di Asia Tenggara. Selama ini kan Singapura, Malaysia, habis itu Thailand, baru Indonesia," tambahnya.
Pemerintah memiliki 60,14 persen saham di BTN. Untuk melakukan pelepasan saham pemerintah di BTN, skema yang bisa dilakukan yakni melalui strategic sales atau penjualan langsung.
Namun penjualan ini, Kementerian BUMN harus memperoleh restu dari komite privatisasi yang diketuai Menteri Koordinator Perekonomian dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setelah memperoleh lampu hijau, selanjutnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai landasan hukumnya.(dtc/fia)