Catat NPL 1,7 Persen

MALANG – BPR Armindo Kencana mencatatkan angka Non Performing Loan (NPL) hingga Maret 2014 sebesar 1.7 persen (gross). Angka tersebut jauh di bawah posisi NPL BPR di Malang Raya yang pada akhir 2013 lalu tercatat cukup tinggi, yaitu 7, 29 persen.
Direktur Utama BPR Armindo Kencana, Betty Rosmiati menjelaskan, angka kredit macet yang rendah tersebut tercapai berkat sistem kehati-hatian (prudential) yang diterapkan saat hendak menyalurkan kredit kepada nasabah.
“Mempelajari latar belakang dan riwayat kredit calon nasabah, wilayah tinggal, jenis pekerjaan. Dari situ, bisa dilihat potensi NPL. Jika potensi kredit macet terlalu besar, maka kredit tidak dikucurkan,” jelas Betty kepada Malang Post.
Betty mengungkapkan, kendati menerapkan sistem kehati-hatian, namun penyaluran kredit di tahun 2013 lalu cukup tinggi. Terbukti, dari catatan laporan keuangan BPR Armindo Kencana, angka penyaluran kredit mencapai lebih dari Rp 45 miliar.
“Hingga Maret kemarin, sudah mencapai 49 miliar,” ucap perempuan berjilbab tersebut.
Ia menambahkan, penyaluran kredit yang cukup tinggi tersebut juga dibarengi dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga 9DPK). Hingga akhir tahun 2013, angka DPK BPR Armindo Kencana berada pada posisi Rp 53 miliar, dan hingga Maret, tumbuh menjadi Rp 55 miliar.
Pertumbuhan yang cukup pesat tersebut menurut Betty disokong oleh jaringan BPR Armindo Kencana yang tersebar di Malang Raya hingga luar kota. Saat ini ada 16 kantor pelayanan nasabah yang terdiri dari kantor cabang dan kantor kas.
“Dari 16 kantor tersebut, tiga diantaranya berada di Nganjuk. Tahun lalu ada penambahan dua kantor cabang. Di Malang dan Nganjuk,” rincinya.
Di tahun ini, Betty mengatakan, BPR Armindo Kencana tidak akan melakukan ekspansi kantor wilayah. Di 2014, bank yang fokus pada pengembangan bisnis sektor UMKM tersebut akan fokus untuk meningkatkan funding dan lending.
“Memperkuat marketing untuk menggenjot penyaluran kredit dan penggalangan DPK,” imbuh Betty.
Ia menambahkan, selama ini kredit banyak disalurkan kepada sektor pertanian, perdagangan, dan konsumtif dengan nilai kredit di bawah Rp 10 juta. Sementara untuk DPK, didominasi oleh deposito yang nilainya mencapai Rp xxx.(fia)