OJK Awasi Tiga BPR dengan NPL Tinggi

MALANG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang tengah mewaspadai perkembangan tiga Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di wilayah kerjanya. Hal ini terkait masih tingginya angka Non Performing Loan (NPL) yang dialami, melebihi batas toleransi NPL untuk BPR.
Kepala OJK Malang, Indra Krisna menuturkan, jika ketiga BPR yang diawasi ini sudah dua kali lipat dari batas NPL. “NPLnya mencapai 10 persen, padahal patokan tertinggi 5 persen,” tuturnya.
Menurut dia, memang masih banyak BPR yang NPL-nya terhitung tinggi. Bahkan, akhir tahun lalu NPL BPR di Malang mencapai 7,3 persen. Sementara di triwulan pertama 2014 ini atau posisi di akhir Maret telah membaik menjadi 6,8 persen.
“Triwulan pertama sudah ada perbaikan dari beberapa BPR, sehingga kini tersisa tiga yang OJK awasi dengan intensif. Bahkan, wajib untuk membuat action plan yang jelas agar NPL cepat menurun,” beber dia.
Salah satu cara untuk menurunkan angka NPL yakni dengan menyiapkan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Terutama untuk yang kurang lancar, diragukan dan macet.
Berdasarkan pantauan dari OJK, tingginya NPL BPR tersebut bukan karena salah manajemen dan kecurangan (fraud), melainkan karena debiturnya yang bermasalah. Semula pembayaran kredit lancar, namun kemudian bermasalah. “Bisa disebabkan usaha debitur yang bangkrut karena kalah bersaing,” tambah Indra.
Menurutnya, secara kasat mata bila dibandingkan dengan batas toleransi sebesar NPL 5 persen, maka secara keseluruhan NPL masih tinggi. “Tetapi bila dilihat angka return on assets (ROA) yang mencapai 5,2 persen, maka kinerja BPR di Malang dan sekitarnya masih terhitung bagus,” beber dia kepada Malang Post.
Hingga akhir Maret 2014, BPR yang beraset di atas Rp 5 miliar masih sekitar 25 persen dari 88 BPR di wilayah kerja Kantor OJK Malang yang meliputi Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo.
Sementara itu, untuk penyaluran kredit BPR sampai dengan Maret 2014 mencapai Rp1,12 triliun. Sedangkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesa Rp 931 miliar. (ley/fia)