Uang Rusak Rp 15 Miliar Dimusnahkan

MALANG - Momen Ramadan ini, selain menyiapkan uang baru dalam jumlah mencapai Rp 2,7 triliun, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Malang juga  memusnahkan sekitar Rp 15 miliar uang rusak yang beredar di wilayah kerjanya. Pemusnahan di halaman KPw BI Malang ini terdiri dari pecahan uang Rp 1000 hingga Rp 100.000 dengan cara dibakar.

Kepala Kantor Perwakilan BI Malang, Dudi Herawadi mengatakan, pemusnahan uang tersebut berlaku untuk uang yang dinilai sudah tidak layak edar.
"Uang yang tidak layak edar contohnya seperti yang yang sobek, kotor, serta penuh dengan coretan," kata Dudi.

Pecahan uang yang paling banyak mengalami kerusakan dan banyak dimusnahkan mayoritas pecahan Rp 1000, Rp 2000 dan Rp 5000.
"Pecahan kecil memang cepat rusak karena peredarannya lebih cepat. Berbeda dengan pecahan besar seperti 50-100 ribu jumlahnya lebih sedikit, tetapi secara nominal besar," tuturnya.

BI berharap masyarakat bisa memperlakukan uang Rupiah dengan baik. Sehingga pemusanahan uang tidak layak edar bisa diminimalisir. Pasalnya, biaya pencetakan uang baru relatif mahal.

"Kesadaran masyarakat untuk memperlakukan uang dengan baik untuk saat ini masih kurang. Jangan sampai ada coretan, penyimpanan uang juga harus lebih berhati-hati agar jangka uang layak edar lebih lama," papar pria asal Sumedang ini.
Sementara itu, KPw BI Malang Kamis (17/7) lalu mengadakan silaturahmi dengan perbankan dan alim ulama. Dalam kesempatan tersebut, BI, perbankan di Kota Malang datang sembari berdiskusi dengan Badan Amal Zakat Nasional (Baznas). "Ada juga alim ulama dan bersama-sama mendiskusikan mengenai permasalahan ekonomi di Kota Malang," ujarnya.

Selain itu, muncul pula dalam diskusi mengenai penertiban izin koperasi dan upaya pemberantasan rentenir. Pemkot Malang, juga melakukan penyadaran masyarakat secara kuratif. "Yakni jika ada keluhan dari masyarakat yang terlillit hutang rentenir berkedok koperasi, Baznas akan menyelesaikan masalah untuk menutup hutang tersebut," tutur Wakil Walikota Malang, Sutiaji.

Menurut dia,  Baznas akan mendata warga yang punya hutang. Sejauh ini, di Kota Malang Baznas telah membantu 90 orang yang terlilit hutang rentenir dengan total dana bantuan sebesar Rp 75 juta.

Setelah menggunakan langkah kuratif, Pemkot Malang akan menggunakan langkah pencegahan atau preventif. Yakni dengan mengucurkan modal usaha bagi masyarakat, agar terhindar dari hutang. "Kami juga akan memberikan pengajaran mengenai manajemen pengelolaan dana," kata Sutiaji.

Ia menambahkan, Pemkot Malang akan berkoordinasi dengan perbankan untuk membuka bank syariah di setiap kelurahan. Targetnya, masyarakat kelurahan bisa memiliki badan usaha mandiri. "Target kami membentuk Badan Usaha Masyarakat Kelurahan (BUMK) untuk mematikan usaha rentenir," tandasnya. (ley/oci)