OJK Kawal Action Plan BPR

MALANG – Angka Non Performing Loan (NPL) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang relatif tinggi menjadi perhatian serius Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan data terakhir, kredit macet BPR di Malang Raya sebesar 7,3 persen pada posisi Juli 2014.
Kendati NPL melebihi ambang batas 5 persen, namun kepala Kantor OJK Malang, Indra Krisna menilai kinerja BPR relatif masih cukup baik. Hal ini disebabkan karena angka NPL tinggi tersebut juga diimbangi dengan keuntungan (return) yang juga besar.
“Meskipun kredit macet, namun kondisi tersebut ter-cover dengan return dari bunga kredit,” ucap Indra.
Kredit macet BPR, lanjut bapak empat anak tersebut disebabkan karena banyak hal. Salah satunya adalah kondisi neraca debitur yang kurang baik sehingga menghambat pelunasan kredit. Apalagi, kebanyakan BPR bergerak di segmen mikro, dimana karakter debitur sangat berbeda dengan nasabah bank umum.
Indra mengatakan kondisi tersebut sejatinya cukup normal. Pada pertengahan tahun, berbagai kondisi membuat debitur mengalami kesulitan baik karena pengetatan likuiditas hingga pengaruh bulan puasa.
“Hal tersebut wajar. Biasanya di akhir tahun, angka NPL tersebut akan menurun. Tahun ini, saya optimis NPL bisa turun hingga di bawah 5 persen,” ujarnya.
Pria asal Padang tersebut menjelaskan, dari 88 BPR di Malang saat ini, sebagian besar masih sehat. Hanya ada sekitar 3 BPR yang kinerja keuangannya dalam kondisi high risk sehingga membutuhkan perhatian lebih besar.
“Meskipun kinerja cukup bagus, namun memang perlu ada pembenahan. NPL harus ditekan hingga di bawah 5 persen dan kinerja BPR yang memburuk juga harus diperbaiki,” tutur dia.
Untuk BPR yang sedang dalam kondisi high risk, Indra mengatakan, OJK meminta BPR yang bersangkutan membuat action plan untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Dari rencana kerja tersebut, OJK akan melakukan pendampingan dan monitoring.
Sementara itu, kemarin (9/9), OJK menggelar rapat dengar pendapat dengan pelaku perbankan di Malang Raya terkait Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
“Rapat dengar pendapat dilakukan langsung oleh OJK pusat. Kemarin, ada 35 BR yang diundang,” kata dia.
Dalam RPOJK tersebut, regulator meminta pemilik BPR untuk lebih serius membenahi kegiatan usaha. Setidaknya ada tiga poin penting yang patut dicermati pemilik BPR. Pertama, kewajiban modal minimum BPR.
OJK memberi kisaran modal mulai dari Rp 4 miliar hingga Rp 14 miliar. Kewajiban modal ini berbeda dari rencana regulator sebelumnya yang akan membagi zona BPR menjadi tiga. Dulu, modal BPR direncanakan mulai dari Rp 4 miliar, Rp 6 miliar, dan Rp 10 miliar.
“Kalau di aturan terbaru, zona dibagi menjadi empat yaitu mulai dari modal Rp 4 miliar hingga Rp 14 miliar. 4 miliar untuk BPR di wilayah Indonesia Timur, sedangkan Rp 14 miliar diperuntukkan untuk BPR yang beroperasi di ibukota provinsi, Surabaya misalnya,” urai dia.
Kedua, kewajiban minimal satu pemegang saham pengendali (PSP) dan yang ketiga adalah pembatasan wilayah ekspansi. Dalam RPOJK tersebut, BPR hanya dapat membuka kantor cabang di wilayah provinsi yang sama dengan kantor pusatnya.
“Selain melakukan rapat dengar pendapat, OJK juga menampung opini masyarakat melalui website. Seluruh masukan akan ditampung hingga 12 September untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Departmen Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK,” tutupnya.(fia)