Pemprov Jatim Raih WTP Kali Keempat

WTP-1 : Gubernur Jatim Soekarwo menerima piagam penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Wakil Presiden Boediono, Jumat kemarin.

MALANG POST - Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo kembali meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Wakil Presiden RI, Prof. Dr. Boediono. Capaian tersebut diraih Pemprov Jatim karena memperoleh nilai terbaik dalam laporan keuangan Pemprov Jatim tahun Anggaran 2013.
Penyerahan penghargaan WTP dilakukan saat Wapres Boediono menggelar Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2014 di Gedung Dhanapala Kementrian Keuangan, Jl. Senen Raya 1, Jakarta Pusat, Jumat siang (12/9).
Opini WTP diraih selama empat tahun berturut-turut. Hal ini tentunya membanggakan bagi Pemprov Jatim, karena tidak semua Pemprov mendapatkan penghargaan WTP secara berturut-turut.
Selain Jatim, ada beberapa Provinsi yang meraih WTP, diantaranya Pemprov Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jambi, Bengkulu, dan Jawa Barat.
Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim menuturkan, pemeriksaan tahun 2014 terhadap pelaporan keuangan lebih detail dan mendalam. Hal ini merupakan bagian penting agar dipahami bersama, karena pada tahun 2015 laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasil acrual.
Ia menegaskan, agar laporan keuangan lebih akuntabel harus didirikan sebuah laboratorium khusus keuangan. Setiap petugas keuangan, nantinya akan dilatih agar segala sistem pelaporan keuangan sesuai dengan e-audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penerimaan dan belanja sebuah daerah.
‘’Sebelumnya, pemeriksaan terfokus pada belanja negara, akan tetapi saaat ini pemeriksaan dilakukan di sektor penerimaan dan pengeluaran,’’ tegasnya.
Ia menjelaskan, prestasi yang diraih Jatim saat ini merupakan wujud dari kesungguhan Pemprov Jatim dalam membenahi dan menindaklanjuti setiap temuan BPK. Tanpa adanya kerjasama dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), penghargaan WTP tidak akan diraih Pemprov Jatim empat tahun berturut-turut.
Sementara itu, Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri mengatakan bahwa reformasi pengelolaan keuangan Negara diawali dengan terbitnya paket peraturan di bidang keuangan Negara, yang meliputi UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara beserta peraturan-peraturan pendukungnya.
Lebih jauh Menkeu mengatakan, jumlah Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun Anggaran 2013 yang mendapatkan opini Wajar sejumlah 83 LKKL, terdiri dari 65 LKKL mendapat opini WTP dan 18 LKKL mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Jumlah LKKL yang mendapatkan opini WTP meningkat secara signifikan jika dibandingkan pada tahun 2006 sebanyak 7 LKKL.
“Sementara itu, jumlah LKKL yang mendapatkan Opini Tidak Memberikan Pendapat jauh menurun, yaitu sebanyak 3 LKKL pada tahun 2013 dari semula sebanyak 36 LKKL pada tahun 2006,” kata Menkeu.
Pada tingkat pemerintah daerah, perkembangan kualitas akuntasi dan pelaporan keuangan walaupun agak tersendat pada tahun 2006 hingga 2008, dikatakan Menkeu, kini juga telah menunjukkan perbaikan yang siginifikan. Berdasarkan data per 1 September 2014, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2013 yang memperoleh opini wajar mencapai 431 LKPD dari seluruh LKPD yang berjumlah 524, yang meliputi 152 LKPD mendapatkan opini WTP dan 279 LKPD mendapatkan opini WDP.
“Tahun 2009 hanya sebanyak 21 LKPD mendapat opini WTP,” ujar Menkeu.
Rakernas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun ini mengambil tema ”Dengan Semangat WTP, Sukseskan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual di Tahun 2015”. Pembukaan rakernas ini dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung Imam Soebechi, Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas, menteri-menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, dan beberapa kepala daerah. (HUMASPEMPROV/tra/fia)