Dahlan: RI Punya 138 BUMN, Idealnya Dibuat 15 Holding

JAKARTA  - Jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia terlalu banyak, ada 138 perusahaan. Idealnya, BUMN-BUMN ini disederhanakan di bawah 15 holding (induk usaha) berdasarkan kesamaan dalam lini bisnis.
"Kita bisa 15 holding itu sudah bagus," kata Dahlan di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (22/9) kemarin.
Bila berkaca pada Singapura yang memiliki 1 holding raksasa, yaitu Temasek, dan Malaysia yang memiliki sejumlah holding, salah satunya Khazanah, jumlah BUMN di Indonesia memang terlalu banyak.
"Jangan ada anggapan Malaysia BUMN hanya satu seperti Khazanah. Hanya saja Khazanah adalah grup yang paling besar. Petronas nggak di bawah Khazanah. Kalau Singapura hanya satu (BUMN di bawah Temasek). Kalau kita bisa punya 15 super holding, itu sudah bagus," sebutnya.
Belajar dari pengalaman pembentukan holding, seperti holding BUMN semen dan BUMN pupuk, kinerja BUMN bisa melonjak drastis. Ini yang mendasari Kementerian BUMN untuk mendorong pembentukan holding.
"Manfaatnya efisiensi luar biasa, kemudian pemanfaatan kekuatan luar biasa. Pasti banyak yang akan naik. Pasti pengeluaran akan turun. Itu perlu menjadi target," jelasnya.
Dahlan menyebut, sebetulnya pembentukan holding BUMN bisa selesai semua, andaikata tahun lalu Menteri Koordinator Perekonominian sudah dipegang oleh Chairul Tanjung. Masih menurut Dahlan, CT sangat aktif mempercepat proses birokrasi dan mengurai persoalan yang menghambat, seperti usulan Peraturan Pemerintah (PP) untuk pembentukan holding, hingga Peraturan Presiden (Perpres) untuk penugasan kepada BUMN di dalam membangun proyek infrastruktur.
"Kalau Pak CT jadi Menko setahun lalu, selesai semua," sebutnya.
Setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menandatangani PP pembentukan holding BUMN perkebunan dan kehutanan, selanjutnya pembentukan holding BUMN perbankan adalah yang paling mendesak untuk diterapkan.
"Yang perlu holding BUMN perbankan. Tapi nggak mungkin. Karena Jadi menteri tinggal sebentar lagi," ujarnya. (dtc/aim)