Bulan Depan, BBM Naik Rp 3000 per Liter

JAKARTA - Presiden Terpilih Jokowi-JK memutuskan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp 3.000 per liter. Implementasi kenaikan harga ini akan efektif November 2014.
Anggota Tim Transisi, Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, tim transisi telah melakukan pembahasan kenaikan BBM bersubsidi sejak tiga bulan lalu. Selama pembahasan tersebut, pihaknya optimistis kenaikan ini telah memikirkan dampak dari segala hal.
Luhut bercerita meski pembahasan ini memakan waktu cukup lama. Namun sejak Jumat pekan lalu, Tim Transisi beserta Presiden Terpilih Jokowi-JK sepakat untuk menaikkan harga BBM bersubsidi pada November nanti.
Kini BBM bersubsid jenis Premium, dan Solar masing-masing dibanderol sebesar Rp 6.500 per liter dan Rp 5.500 per liter. Dengan kenaikan Rp3.000 per liter, maka besaran harga Premium akan naik mencapai Rp 9.500 per liter, dan Solar Rp8.500 per liter.
Luhut menyampaikan, upaya menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp3.000 per liter merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi beban defisit anggaran. Presiden Terpilih Jokowi-JK mengkhawatirkan ruang gerak dalam mendorong perekonomian nasional meyulitkan kabinetnya lantara minimnya anggaran yang tersedia.
"Nggak mungkin kalau tidak naik. Karena ketika menjabat ada carry over yang memang harus dibayar untuk tahun depan. Otomatis kenaikan ini memang perlu dilakukan," ujar Luhut.
Terpisah, Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, APBN 2015 mengalokasikan dana cadangan perlindungan sosial yang bisa digunakan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM sebesar Rp 5 triliun. Dana ini sekaligus menggenapi dana kompensasi menjadi Rp 10 triliun, karena dalam APBN Perubahan 2014 pun sudah ada dana siaga Rp 5 triliun.
"Pemerintah mendatang seperti dapat blank cheque (cek blanko yang bebas diisi, Red), silakan kalau mau naikkan (harga) BBM," ujarnya saat konferensi pers APBN 2015 di Jakarta Senin (29/9) lalu.
Menurut Chatib, dengan alokasi dana Rp 5 triliun dalam APBN Perubahan 2014 dan Rp 5 triliun dalam APBN 2015, pemerintahan Jokowi bisa menaikkan harga BBM di awal periode pemerintahannya yang efektif mulai 20 Oktober mendatang.
Sebab, undang-undang tidak mengharuskan presiden untuk meminta persetujuan DPR jika ingin menaikkan harga BBM subsidi. "Ada diskresi (kewenangan, Red), jadi tidak perlu izin DPR," katanya. (bjt/owi/jpnn/fia)