BI Tertibkan KUPVA Liar

MALANG – Bank Indonesia segera menertibkan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) ilegal. Sebab, penukaran uang asing yang tidak berbadan hukum tersebut selama ini berpotensi menjadi tempat tindak kejahatan seperti pencucian uang.
Asisten Direktur Divisi KUPVA Kantor Pusat Bank Indonesia, Iza Faiza menuturkan, penertiban itu akan berlangsung hingga akhir Desember 2014. Pasalnya, pada 1 Januari mendatang, BI sudah memiliki peraturan baru mengenai KUPVA untuk menertibkan KUPVA tidak berizin.
Dia menyebutkan, untuk saat ini menjamur KUPVA kaki lima. Tidak hanya di kota besar, namun telah mencapai tingkat kecamatan. “Saat ini ada ribuan KUPVA di Indonesia. Namun, hanya 914 tempat saja yang telah memiliki izin,” ujarnya.
Menurut dia, KUPVA yang tidak memiliki ijin operasionalnya tidak bisa terpantau. Sehingga, bila terjadi pelanggaran atau tindak kejahatan, sulit untuk menindaknya. Suatu misal, ketika ada konsumen menukar uang asing dengan Rupiah, terkadang nilainya tidak sesuai.
“Contoh di Bali. Wisatawan yang berlibur menukarkan uang asing dari negaranya dengan Rupiah. Saat nilai tukar seharusnya Rp 1 juta, ternyata hanya diberikan Rp 900 ribu saja,” papar dia panjang lebar.
Dia menambahkan, jika ingin menukar uang, masyarakat lebih baik menggunakan jasa KUPVA yang berizin. Jika harus tukar di kaki lima, lebih baik menghitung dulu ketika menerima uang untuk menghindari praktek kecurangan.
Perempuan berkerudung ini menyampaikan, saat ini untuk identifikasi dan penertiban tersebut, BI telah menggandeng kepolisian dan pemerintah daerah. Selain itu, BI juga siap menerima laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan dengan praktek kecurangan KUPVA ilegal.
Sementara itu, BI kini juga aktif untuk menyosialisasikan mengenai peraturan akan KUPVA. Termasuk sosialisasi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Non Bank di Kota Malang yang berlangsung Kamis (23/10) kemarin di Ruang Welirang Hotel Aria Gajayana. BI mengundang usaha valuta asing untuk menerima sosialisasi terbaru dari BI.
Iza menambahkan, untuk membuat KUPVA berizin syaratnya cukup mudah. Pelaku usaha hanya perlu menyiapkan modal sebesar Rp 250 juta untuk kawasan Jakarta, Denpasar, Batam, dan Bandung.
“Di luar daerah itu, pelaku usaha hanya perlu menyediakan modal Rp 100 juta,”  tandas dia. (ley/fia)