Pemerintah Bisa Hemat Rp 50 trilyun

Pengamat Ekonomi Soal Pengurangan Subsidi BBM
MALANG - Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang akan dilakukan pada November mendatang mendapat tanggapan positif dari beberapa pengamat ekonomi. Pengurangan subsidi BBM tidak bisa ditunda karena beban anggaran yang sudah terlalu besar.
Menurut Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Prof Dr Candra Fajri Ananda, M.Sc, Ph.D, total subsidi Rp 400 trilyun yang dibagi menjadi Rp 300 trilyun untuk BBM dan Rp 100 trilyun untuk listrik tidak bisa dibiarkan terus menerus. Rencana menaikkan pajak dengan membiarkan beban subsidi seperti saat ini juga bukan langkah yang tepat.
“Saya pikir situasi sekarang tidak tepat untuk menaikkan pajak. Efisiensi pengeluaran yang tidak perlu harus dikurangi seperti perjalanan dinas, rapat, termasuk juga biaya overhead yang lain untuk keamanan dan pesta ceremonial,” ungkapnya.
Ia mengatakan jika hal itu segera dilakukan oleh pemerintahan yang baru maka bisa menekan anggaran hingga Rp 50 trilyun.
“Sisa anggaran kan tinggal 2 hingga 3 bulan saja. Dengan cara pegurangan subsidi yang hebat di kementerian maka masih bisa memberikan saving ke APBN,” lanjutnya.
Ia mengungkapkan dengan adanya subsidi yang membuat harga BBM murah menyebabkan konsumsi masyarakat yang tidak rasional.
“Subsisdi yang ada sekarang dengan BBM murah menyebabkan konsumsi melebihi kuota yang disediakan yaitu sekitar 40 juta kilo liter. Karena murah maka konsumsi masyarakat terhadap BBM tidak rasional seperti menggunakan motor atau mobil untuk jarak yang seharusnya bisa ditempuh dengan berjalan kaki,” tambahnya.
BBM bersubsidi yang melebihi kuota yaitu 48 juta kilo liter mengharuskan pemerintah menaikkan harga dengan cara mengurangi subsidi.
“Sekarang dampaknya adalah lebih  dari 3 juta kilo liter. Siapa yang akan menanggung biaya kelebihan tersebut? Kita sudah bukan eksportir minyak tapi importir minyak. Kalau harga kurs sekarang sekitar Rp 12 ribu dan kita harus ngimpor maka rupiah yang harus kita bayar semakin banyak. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi pemerintah yang baru untuk tidak mengurangi subsidi,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa kebijakan subsidi secara umum sudah baik yaitu untuk membantu masyarakat. Namun dalam prakteknya masih tidak tepat sasaran.
“Pengalihan subsidi BBM itu bisa diberikan dalam bentuk bantuan kesehatan, pendidikan atau bantuan pokok seperti operasi pasar murah untuk masyarakat menengah kebawahsehingga bisa tepat sasaran,”
Candra juga memaparkan mengenai gejala inflasi yang akan ada ketika pengurangan subsidi BBM dilakukan.
“Inflasi pasti terjadi namun harus segera ditangani dengan cara memberikan subsidi yang tepat sasaran seperti tadi. Yang kedua yaitu distribusi barang tidak boleh dibatasi atau dihentikan namun harus tetap jalan. Komponen inflasi terbesar adalah pada pangan. Kalau itu  tidak ditangi secara aserius maka akan ada bahaya gejala sosial, ” paparnya.
Menurutnya pemerintah harus segera menggandeng kabupaten kota diseluruh Indonesia untuk menyiapkan antisipasi.
“Aparat kepolisian juga harus mengawasi adanya penimbun barang untuk menjaga aliran barang dari daerah ke daerah lain tetap lancar. Dinas terkait juga harus memastikan produksinya tetap lancar. Misal adanya bantuan bibit untuk para petani. Jangka panjang dari pengurangan subsidi itu dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan moda transportasi,” pungkasnya. (mg5/oci)