BI Terima 5.512 Pengaduan Konsumen

MALANG - Bank Indonesia menerima 5.512 permintaan informasi dan pengaduan sistem pembayaran dari masyarakat hingga akhir September lalu. Dari jumlah tersebut, 84 persen diantaranya merupakan permintaan informasi. Ini menjadi tanda bila masyarakat sudah aware atau perhatian mengenai hak perlindungan konsumen dari perbankan maupun lembaga pembiayaan.
“Laporan yang masuk tersebut sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.16/1/PBI/2014 mengenai perlindungan konsumen dan jasa sistem pembayaran. Peraturan  tergolong baru sebab belum genap setahun. Namun, tingginya angka laporan menunjukkan tingkat kesadaran maupun pengetahuan masyarakat sudah cukup meningkat,” ujar Asisten Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Divisi Perlindungan Konsumen Sistem Pembayaran BI, Mutiara Sibarani.
Dia menyampaikan, dari 5.512 laporan tersebut sebanyak 4.543 merupakan permintaan informasi. “Laporan yang BI terima hingga 30 September, sebagian besar merupakan keingintahuan dari masyarakat akan perlindungan konsumen,” ujarnya.
Menurut dia, hal ini merupakan bukti, bila masyarakat sebagai konsumen juga memerlukan perlindungan dan mempunya hak itu. Ketika konsumen merasa dirugikan oleh lembaga keuangan atau pembiayaan bisa melakukan langkah yang tepat. Misalkan berkonsultasi atau mengadu ke BI maupun Otoritas Jasa Keuangan.
Dia menyebutkan, untuk pengaduan atau laporan dari konsumen sebanyak 969 laporan. Dengan rincian, 810 laporan telah berhasil diselesaikan dengan edukasi, 102 sudah clear, 36 laporan dalam pantauan dan 21 laporan masih dalam tahap penyelesaian.
Untuk menyikapi laporan tersebut, Bank Indonesia memiliki tiga langkah penyelesaian yakni melalui edukasi, konsultasi, dan fasilitasi. Mayoritas diantaranya adalah terkait dengan masalah kartu kredit yang kini telah berkembang menjadi life style di kalangan masyarakat.
 “Kasus mengenai kartu kredit seperti modus penggantian kartu dari orang yang menyamar menjadi petugas perbankan, card trapping dan e-mail phising yang ternyata bukan dari pihak bank,” papar dia panjang lebar.
Menurut dia, untuk kasus card trapping, banyak dialami nasabah yang bertransaksi menggunakan kartu ATM atau debet di ATM dan kartu kemudian tertelan. Biasanya hal ini terjadi karena pelaku sengaja memasang alat perangkat kartu, memasang nomor call center palsu, memasang kamera untuk mengetahui nomor pin nasabah, dan kemudian memindahkan dana nasabah.
Sementara itu, permasalahan lain seperti kasus etika penagihan, diantaranya seperti nasabah yang tidak mampu membayar tagihan kartu kredit sampai jangka waktu yang ditentukan. Sehingga pihak bank kemudian melakukan penagihan dengan cara yang tidak sesuai etika.
“Masalah penagihan ini memang cukup sensitif karena nasabah kerap tidak mau membayar dan kemudian melapor. Alasan utamanya yakni cara penagihan yang dinilai menyinggung mereka atau tidak sesuai dengan etika. Pada bagian ini penyelesaiannya disertai dengan edukasi,” pungkas dia. (ley/aim)