Anggaran Harus Dioptimalkan Bukan Dimaksimalkan

Pengelolaan APBN yang bersifat sederhana dengan orientasi maksimal 1 tahun berdampak negatif pada kualitas pelaksaan program kerja. Selain itu spending anggaran secara besar yang bertumpu di dua bulan terakhir membuat alokasi sumber daya bermasalah.
Deputi Penelitian P2EB Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Rimawan Pradiptyo mengatakan, penyusunan APBN seharusnya mempertimbangkan intertemporal budgeting sehingga mampu meminimalisir over heating mesin birokrasi. Ia mengatakan,  di beberapa negara maju spending dilakukan secara merata karena tidak ada dorongan untuk menghabiskan anggaran.
“APBN Indonesia hanya sekitar 20 persen dari Gross Domestic Product (GDP). Idealnya APBN disusun dengan berorientasi pada generasi mendatang dan heterogenitas kewilayahan,” ucap Rimawan.
Menurutnya, pembangunan perekonomian di Indonesia saat ini hanya terfokus pada wilayah Jawa dan Sumatra sehingga terjadi kepadatan penduduk yang tidak bisa dihindari. Hal itu mengakibatkan wilayah lain di Indonesia semakin tertinggal.
“Saat ini fokus pembangunan yang dibuat pemerintah hanya ada di pulau Jawa dan Sumatra. Ini mengakibatkan kesenjangan kawasan Barat dan Timur Indonesia meningkat. Selain itu, kesenjangan desa dan kota juga meningkat,” lanjutnya.
Rimawan menambahkan, seharusnya orientasi dan fokus pembangunan dimulai dari wilayah terluar Indonesia. Aspek ruang yang kurang diperhatikan membuat banyak wilayah di Indonesia yang ingin berdiri sendiri seperti Aceh dan Papua. Sedangkan faktor perpecahan yang sering terjadi adalah karena alasan ekonomi dan masalah pemerataan hasil pembangunan .
“Anggota DPR, khususnya Banggar sering menggunakan konsep optimalisasi anggaran. Kenyataannya bukan optimalisasi anggaran yang dilakukan namun maksimalisasi anggaran. Maksimalisasi anggaran dilakukan dengan cara mengubah-ubah asumsi makro sedemikian rupa agar potensi penerimaan pemerintah meningkat, sehingga spending juga akan meningkat,” ungkapnya saat seminar ekonomi yang diadakan oleh Bank Indonesia.
Terkait subsidi BBM, Rimawan mengatakan konsep optimalisasi nyatanya sering dilupakan jika menyangkut kebijakan ekonomi yang dipolitisasi seperti kasus BBM bersubsidi.
“Berapapun konsumsi BBM dan  bagaimanapun gejolak harga minyak dunia kebutuhan BBM selalu dicukupi dengan harga murah. Peningkatan konsumsi BBM bersubsidi itu diakibatkan adanya peningkatan aktifitas ekonomi,” tutur Rimawan.
Selain itu, pembengkakan subsidi BBM juga terjadi karena adanya pasar gelap dan penyelundupan akibat penerapan dua harga pada satu komoditas.
Agar alokasi APBN berjalan dengan efisien, Rimawan mengatakan perlu adanya economic evaluation dan metode lain untuk melakukan monitoring dan evaluasi suatu program pemerintah.
“Adanya evaluasi ekonomi akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembelanjaan dengan cara publikasi di internet sehingga terbuka untuk dikritisi oleh publik. Selain itu, cara tersebut mampu meningkatkan sistem perencanaan dan transparansi good governance,” terangnya.
Menggunakan metode economic evaluation diharapkan mampu memberikan gambaran dampak terhadap ekonomi dan bisnis serta sebagai pembelajaran di masa datang bagi para perencana atau pengambil kebijakan. (mg5/fia)