Pimpinan Bank Wajib Kantongi Sertifikasi

MALANG – Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah di depan mata. Industri keuangan dan perbankan pun bersiap menyambut derasnya persaingan pasar bebas yang berlangsung di tahun 2015.
Kasubag Pengawasan Bank OJK Malang, Yan Jimmy Hendrik Simarmata mengatakan, untuk menghadapi MEA, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan beberapa peraturan. Baik untuk perbankan, pasar modal maupun industri keuangan non bank.
“Setiap lembaga keuangan sudah dipersiapkan untuk menghadapi MEA. Melalui peraturan seperti sertifikasi Sumber Daya Manusia,” katanya.
Menurut dia, untuk perbankan misalnya, telah diatur mengenai kewajiban sertifikasi bagi calon jajaran manajemen bank maupun BPR. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing antara SDM perbankan lokal dengan tenaga kerja asing.
Sementara itu, untuk kelembagaan, terdapat peraturan terkait Penguatan Modal Inti. Yang mana, setiap bank umum yang akan membuka kantor cabang atau berekspansi wajib memperhitungkan kecukupan modal. “Harus menyesuaikan penggolongan Bank Umum dengan kegiatan usaha. Peraturan ini dikenal dengan BUKU yang terdiri dari empat Buku,” beber dia kepada Malang Post.
Jimmy menyampaikan, untuk sektor BPR terdapat peraturan OJK terkait penguatan permodalan BPR. Peraturan itu berupa kewajiban penyediaan modal minimal. “Kini, paling sedikit untuk permodalan sebesar Rp 6 miliar,” imbuh dia.

Dia menyebutkan, kebijakan berupa Peraturan OJK telah diterbitkan pada tanggal 19 November 2014. Terdapat POJK yang terdiri 6 POJK di bidang perbankan, 7 POJK di bidang pasar modal dan 7 POJK di bidang Industri Keuangan Non Bank. (ley/oci)