Cek Kebenaran Laporan, Turun Langsung ke Desa-desa

11 Desember 2014 merupakan hari bersejarah karena untuk kali pertamanya Kabupaten Malang mendapat penghargaan dari KemenkumHAM sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 2014. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Badan Kebangsaan Pembangunan dan Politik (Bakesbangpol) CH Fathoni di kantor Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta.


Sekalipun datang mewakili Bupati Malang H Rendra Kresna, Fathoni mengaku sangat bangga. Bahkan, saat Malang Post bertandang ke ruang kerjanya, pria ini bercerita penuh semangat atas kesuksesannya itu.
“Leading sector persoalan HAM di Kabupaten Malang adalah Bakesbangpol. Itu salah satunya yang membuat saya bangga. Terlebih ini penghargaan perdana Kabupaten Malang di bidang ini,’’ katanya dengan wajah berbinar.
Meskipun penghargaan itu tidak tersimpan di ruangannya, dia mengaku tetap bangga dan berjanji selalu profesional dalam melaksanakan tugas. Fathoni mengaku tidak pernah bermimpi untuk mendapatkan penghargaan tersebut.  Karena selama ini, dia selalu berpatokan jika mendapatkan tugas, dirinya selalu bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya. “Kami selalu serius dalam segala hal. Kalaupun kemudian mendapat penghargaan itu menjadi bonus atas kesungguhan yang sudah kami lakukan,’’ kata pemilik hobi olah raga ini.
 Tidak terkecuali saat dirinya menjabat sebagai Kepala Bakesbangpol Kabupaten Malang. Mantan Kepala Bidang Tentis, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang ini mengaku sangat serius.
“Sesuai dengan Keputusan Bupati Malang nomor 180/645/KPTS/421.013/2012,  Baksebangpol masuk sebagai Panitia RANHAM (Rencana Aksi Nasional HAM). Dalam struktur panitia RANHAM kami sebagai sekretaris yang memiliki tugas secara berkala kepada Pemprov Jawa Timur dan Pemerintah Pusat terkait pelaksanaan RANHAM di Kabupaten Malang,’’ katanya.
Tentu saja, Fathoni tidak sekadar membuat laporan. Mantan wartawan Harian Pelita, Jakarta ini menggunakan metode sistematika. Metode pelaporan tersebut akan memudahkan, tidak hanya pihaknya yang membuat laporan, tapi juga bagi yang membaca laporan. Dalam metode sitematika  ia menjabarkan tentang pembentukan dan penguatan institusi pelaksanaan RANHAM, Harmonisasi Rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah, Pendidikan HAM, Penerapan Norma dan Standart HAM, Pelayanan Komunikasi Masyarakat dan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan.
“Semua laporan kami buat secara rinci, sehingga yang membaca pun dapat mengerti dengan mudah,’’ urainya.
Kembali pada soal penghargaan, Fathoni menyebutkan jika Kabupaten Malang telah berhasil membangun Hak Hidup, Hak Mengembangkan Diri, Hak Atas Kesejahteraan, Hak Rasa Aman dan Hak Atas Perempuan. “Ini menjadi parameter penilaian oleh Kemenkumham. Kami berusaha untuk menunjukkan yang terbaik. Mulai dari Hak Hidup, tidak ada lagi warga Kabupaten Malang yang hidup dalam kesengsaraan. Sesuai dengan visi Madep Manteb, warga dengan bebas mengembangkan diri tanpa ada batasan. Termasuk hak kesejahteraan, warga pun diberikan wadah sangat luas sehingga mereka bebas memilih untuk menjadi apa. Dari penilaian-penilaian itulah, kami mendapatkan nilai plus,’’ urainya.
Ia mengakui keberhasilan Kabupaten Malang meraih penghargaan itu tidak hanya berasal dari kontribusi pihaknya selaku leading sector, tapi juga Panitia RANHAM serta SKPD yang secara sinergi membangun komitmen bersama serta mewujudkan Supermasi Hukum dan HAM.
“Pekerjaan kami memang hanya membuat laporan dan melaporkan ke Pemprov serta melapor ke pemerintah pusat. Tapi kami pun tidak mau, laporan yang kami terima adalah laporan palsu. Itu sebabnya kami juga turun di lapangan,’’ katanya.
Untuk melakukan pengecekan laporan, ia benar-benar harus melihat kondisi di lapangan yang terkadang tidak mudah dicapai. “Namanya bekerja, ya pasti ada kendala,’’ kata Fathoni. Dia mencotohkan pernah datang ke salah satu desa tertinggal untuk melihat secara langsung kehidupan disana. Mulai dari pola hidup masyarakat, bagaimana mereka mendapat pendidikan, kesehatan, hingga kesejateraan. “Kendalanya saat itu adalah transportasi. Akses jalan sangat rusak parah. Di sana pun kami melihat kondisi hidup warga yang sebenarnya,’’ katanya.
Dia mengaku, di desa tertinggal itu warga hidup dengan tenang serta damai, faktor keamanan mereka cukup terjamin, karena warga masih menjunjung tinggi kebersamaan. Namun untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan, masih kurang.  Dari sinilah, lanjut Fathoni, mereka berjuang melalui sinergi dengan dinas terkait.
“Ya tidak semua dinas mau menerima yang kami laporkan. Ada dinas yang ogah-ogahan, ya ndak tahu lah. Tapi dengan penuh semangat kami pun bekerja dan memberikan yang diperlukan warga,’’ urainya. Bahkan, saat melakukan peninjauan lapangan Fathoni kerap menjadi guru dadakan.
“Kalau ke desa-desa untuk meninjau ya begitu, kami bisa menjadi guru dadakan,’’ katanya.
Meski bukan pekerjaan ringan, lulusan Faklutas Sosial Politik UGM  ini mengaku sangat senang. Itu karena bersama panitia RAMHAM, mereka memiliki komitmen pemajuan, perlindungan, pemenuhan serta penegakan hukum dan HAM. (ira ravika/han)