OJK Rumuskan Aturan Main Pegadaian Swasta

Kepala OJK Malang, Indra Krisna (PIPIT ANGGRAENI/MALANG POST)

MALANG – Maraknya usaha pegadaian swasta di kalangan umum telah mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk merumuskan aturan main bisnis tersebut secara nasional. Sebab, selain kebutuhan masyarakat akan pegadaian ini sangat besar, nyatanya juga masih banyak praktik merugikan masyarakat.
Kepala Departemen Industri Keuangan Non Bank OJK, Moch Ihsanuddin mengatakan, peraturan ini nantinya akan memberi payung baru bagi pegadaian swasta. Di mana pelaku usaha ini selanjutnya akan diatur, dibina, dan diawasi oleh OJK. Sehingga, masyarakat maupun pelaku usaha gadai tidak akan merasa dirugikan satu sama lain.
“Termasuk minimal permodalan juga akan kami tetapkan, jika tidak sesuai maka ada kemungkinan akan ditutup,” katanya pada Malang post, kemarin.
Sementara itu, Kepala OJK Malang, Indra Krisna menambahkan, jumlah modal usaha untuk masing-masing perusahaan nantinya akan disesuaikan dengan lingkup wilayah dari perusahaan itu sendiri. Sebab, cakupan masing-masing perusahaan berbeda dan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Lebih lanjut dia menambahkan, OJK sejauh ini telah melakukan berbagai studi lapangan untuk mengetahui secara pasti kondisi masyarakat. Selain itu, dengan adanya peraturan ini maka OJK akan dapat dengan leluasa memberi pengawasan terhadap setiap perusahaan yang melakukan usaha di bidang pegadaian.

Dicontohkannya, beberapa kasus yang terjadi di masyarakat ketika mereka hendak menggadaikan barangnya di pegadaian swasta hanya diberi tenggang waktu yang hanya sebentar. Hal ini memicu sebuah indikasi adanya oknum yang hendak membeli barang lebih murah dan sangat merugikan masyarakat.
“Ada beberapa memang yang member tenggang waktu sangat sebentar, dan tanpa pemberitahuan barang gadai mereka akan dilelang. Sementara pegadaian harus ada komunikasi dengan si penggadai,” kata Indra
“Targetnya, dalam waktu dekat inisiasi yang dibuat oleh OJK ini akan segera direalisasikan,” tambah Indra.
Pria ramah ini menambahkan, peraturan tersebut berlaku bagi setiap pegadaian swasta, baik yang sudah berdiri maupun yang hendak mendirikan. Persyaratan dan peraturan yang akan diberlakukan kepada pegadaian yang sudah eksis maupun tengah merintis pun berbeda. Paling utama, mereka harus memiliki badan hukum dan mengantongi izin dari OJK ketika memberi jasa pegadaian.
“Peraturannya pun sama persis dengan perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Seperti jumlah modal usaha, juru tafsir, hingga standar penyimpanan barang itu sendiri,” terangnya.
Pentingnya penyusunan peraturan ini menurut Indra juga didasari dengan semakin besarnya kebutuhan dari masyarakat. Di mana masyarakat cenderung memilih pegadaian untuk menyimpan barangnya dan menembusnya kembali, ketimbang harus menjualnya. Selain itu, praktik pegadaian pun juga semakin menjamur, baik oleh perorangan maupun perusahaan yang berbadan hukum.
“Karena aka ada beberapa oknum yang memanfaatkan kesempatan tersebut dan merugikan masyarakat, ini menjadi pertimbangan kami yang paling utama juga,” pungkas pria berkacamata ini. (pit/ary)