Terus Sosialisasikan Tax Amnesty pada WP


DJP Pajak terus menyosialisasikan tax amnesty.

MALANG – Aliran dana segar dari para investor Indonesia yang ada di luar negeri secara serius mulai ditarik ke dalam negeri. Melalui program tax amnesty yang sudah digulirkan sejak awal bulan ini, DJP Pajak mencoba mengiming-imingi para investor untuk menginvestasikan dananya di perbankan nasional.
Kepala Kanwil DJP Jatim III, Rudy Gunawan Bastari mengatakan, program pengampunan pajak tersebut menjadi bagian penting untuk memutar roda perekonomian di Indonesia. Sejauh ini, tanggapan masyarakat utamanya wajib pajak (WP) terus menunjukkan tren positif. Untuk lebih meningkatkannya, sosialisasi pun terus dilakukan, baik kepada WP maupun bank yang ditunjuk.
“Perbankan nanti memiliki peran besar dengan beragam programnya untuk menarik investor memanfaatkan dana yang dimilikinya itu,” katanya pada Malang Post, kemarin.
Menurutnya, ada sekitar 18 bank yang ditunjuk, utamanya bank plat merah seperti BRI, BNI dan Mandiri. Secara nasional, program ini menargetkan sekitar Rp 165 triliun dana yang dapat ditarik dan dimanfaatkan. Pihaknya pun secara optimis mampu menembus angka tersebut, karena para WP ditawari dengan banyak kemudahan yang menguntungkan.
Dia menambahkan, untuk menarik harta yang selama ini belum dilaporkan tersebut, pihak pajak memberi penawaran berupa biaya PPh yang lebih murah. Untuk pajak repatriasi atau harta yang disimpan di luar negeri misalnya, WP dapat membayar PPh hanya sebesar dua persen selama periode tiga bulan pertama. Sedangkan pada tiga bulan kedua WP akan dikenai PPh sebesar tiga persen.
“Periode tiga bulan terakhir atau Januari sampai Maret 2017, PPh yang dikenakan sebesar lima persen,” terangnya.
Selain itu, WP juga akan dijamin kerahasiaannya. Keistimewaan lain yang didapat, mereka yang melapor sesuai prosedur tidak akan mendapat penyelidikan maupun proses hukum. Sementara mereka yang sebelumnya tengah dalam masa penyelidikan secara otomatis penyelidikan tersebut akan dihentikan. Dengan syarat, WP mau melaporkan harta yang belum dilaporkan.
“Ruangan pelaporan kami sendirikan, petugasnya pun berbeda dan ada banyak ketentuan yang harus mereka patuhi. Salah satunya petugas tidak diperkenankan membawa smartphone ketika memberi layanan tax amnesty,” jelas Rudy.
Sementara itu, Kepala Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat  Kanwil DJP Jatim III, Nur Falaq Rachmaningtyas menambahkan, untuk DJP Kanwil Jatim III sejauh ini sudah berhasil menarik WP dalam program tax amnesty. Sebanyak dua WP telah melaporkan aset yang dimilikinya itu dan mengikuti program sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
“Kemarin ada yang di Malang Selatan, jumlahnya masih sedikit memang Rp 5 juta. Tapi ini awal yang baik, dan kami optimis mampu menjaring lebih banyak lagi,” pungkas Tyas.(pit/han)