Merangkap Penasehat Hukum, 10 Kali Menangkan Gugatan Praperadilan

Nama Iptu Sutiyo, SH, Mhum di kalangan penegak hukum, terutama polisi sudah sangat dikenal. Apalagi penjahat-penjahat Kabupaten Malang, pasti mengenal sosok penyidik senior ini. Pria ramah ini dikenal dengan sebutan SDSB (Sutiyo Datang Semua Beres, Red). Selain menjabat Kanit Idik IV, dia juga merangkap Penasehat Hukum Polres Malang Kabupaten.

Menjadi penegak hukum, tidak semudah dibayangkan. Terlebih menegakkan keadilan. Penuh tantangan dan risiko yang dihadapi. Polres Malang sebagai instansi penegak hukum, beberapa kali mendapat gugatan praperadilan dari kuasa hukum tersangka yang ditahan.
Namun dari beberapa gugatan praperadilan, Polres Malang selalu memenangkan. Menangnya gugatan praperadilan tersebut, tak lepas dari sosok Iptu Sutiyo, SH, Mhum. Ketua Tim Penasehat Hukum Polres Malang ini, sudah 10 kali memenangkan gugatan praperadilan.
"Ada 10 gugatan praperadilan yang sudah kami menangkan. Terhitung sejak saya ditunjuk menjadi kuasa hukum Polres Malang," ujar Sutiyo.
Kanit Idik IV Reskrim Polres Malang ini, ditunjuk menjadi kuasa hukum sejak 2007 lalu, ketika Kapolres Malang masih dijabat oleh AKBP Jamaludin. Saat menjadi kuasa hukum, pangkatnya masih bintara, yaitu Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu), dengan titel sarjana hukum (SH).
Kali pertama menjadi kuasa hukum Polres Malang, gugatan praperadilan yang dihadapi adalah terkait masalah perebutan lahan. Polres Malang menangkap seorang tersangka warga Kecamatan Tumpang. Namun penangkapan, penahanan dan penyitaan barang bukti dipermasalahkan oleh kuasa hukum tersangka dengan dalil tidak sesuai prosedur.
"Saat itu kuasa hukum lawan dari Surabaya. Namun berdasarkan bukti-bukti yang kami tunjukkan di Pengadilan Negeri, gugatan praperadilan saat itu berhasil kami menangkan," tuturnya.
Dari gugatan praperadilan yang dimenangkan itu, Sutiyo semakin dipercaya untuk menjadi kuasa hukum Polres Malang. Nama Sutiyo pun semakin dikenal oleh penegak hukum. Akhirnya untuk semakin menambah ilmu hukum, Sutiyo menempuh pendidikan lagi untuk mendapat gelar magister hukum (Mhum).
"Ketika pertama ditunjuk menjadi kuasa hukum, saya harus menunjukkan kepercayaan. Untuk bisa menjawab kepercayaan, saya membaca referensi buku-buku soal praperadilan. Mempelajari putusan-putusan praperadilan," jelasnya.
Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apa yang dilakukan penyidik tidak sampai melanggar KUHAP. Termasuk untuk menjawab dalil-dalil pemohon yang diajukan dalam gugatan praperadilan.
"Menghadapi gugatan praperadilan ini, sebenarnya bukan hal yang menyenangkan. Sebab ini menyangkut institusi dan ada konsekuensi hukumnya. Sebab kalau kalah, maka penyidik dianggap tidak profesional," ungkap bapak dua anak ini.
Selama menjadi kuasa hukum, sudah beberapa kali gugatan praperadilan yang dihadapi. Pada 2015 ini, ada empat gugatan praperadilan terhadap Polres Malang. Semua gugatan tersebut dimenangkan Polres Malang.
Pertama gugatan praperadilan yang dilayangkan oleh pengacara Sugeng SH, terkait masalah pencurian tebu terhadap Polsek Bantur. Sutiyo yang ditunjuk untuk menjadi kuasa hukum, bisa mematahkan semua dalil pemohon gugatan.
Kedua gugatan praperadilan yang diajukan pengacara Kusdaryono SH, kepada Polsek Kepanjen. Gugatan terkait tuduhan anggota melakukan penganiayaan terhadap tahanan. Namun setelah pembuktian di Pengadilan Negeri Kepanjen, gugatan dinyatakan tidak diterima.
Selanjutnya gugatan praperadilan yang diajukan oleh pengacara Sumardhan, SH terkait kasus pencurian tebu di lahan PT Margosuko. Polres Malang digugat karena dianggap tidak sesuai prosedur dalam melakukan penangkapan. Namun setelah melalui persidangan, gugatan pemohon kembali dimentahkan.
Yang terbaru adalah gugatan praperadilan yang diajukan tersangka Gonggom Napitupulu alias Daud, melalui kuasa hukumnya asal Medan dan Surabaya. Penangkapan, penahanan dan penyitaan barang bukti, dinyatakan tidak sesuai prosedur. Namun lewat pembuktian di PN Kepanjen, dalil-dalil pemohon tidak bisa diterima.
"Begitu memenangkan gugatan praperadilan, kami sangat bersyukur. Dan gugatan praperadilan ini, menjadi sebuah kontrol bagi polisi dalam proses penyidikan supaya tidak semena-mena dan arogan. Sehingga menjadikan kami untuk berbenah dan berbuat baik, dalam melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat," papar Kanit UPPA Polres Malang ini.
Terkait dengan fenomena banyaknya gugatan praperadilan ini, Sutiyo mengatakan bahwa kesadaran masyarakat tentang hukum mulai meningkat. Sehingga penyidik harus berhati-hati dalam menetapkan tersangka. Harus ada minimal dua alat bukti. Tanpa ada dua alat bukti, jangan ditetapkan dulu sebagai tersangka.
"Menjadi kuasa hukum Polres Malang ini tidak ada honornya. Ini adalah tantangan dan kepercayaan. Ini adalah tugas yang harus dipertanggungjawabkan," ucapnya.(agung priyo/ary)