Profesional Jalani Tahapan Pilkada, Jarang Libur dan Kerap Absen di Kampung

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang, baru dilaksanakan pada 9 Desember 2015 nanti. Namun tahapan Pilkada sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara, mulai sibuk menyeleksi semua kelengkapan administrasi pasangan calon. Seperti apa kesibukannya ?

Tahapan Pilbup Malang, dimulai bulan Februari 2015 lalu. Sejak saat itu, KPU Kabupaten Malang, sudah mulai sibuk menyiapkan tahapannya. Mulai dari penyusunan program dan anggaran, juga penyusunan peraturan hingga pembentukan PPK dan PPS.
Kesibukan anggota komisioner dan staf KPU, mulai terasa sejak penerimaan dukungan suara untuk pasangan calon dari jalur independen pada 11 Juni lalu. Bersama dengan anggota PPK dan PPS, komisioner harus ikut meneliti satu persatu dukungan suara Paslon independent. Jumlahnya tidak sedikit, tetapi sampai ratusan ribu dukungan suara. Itupun tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Malang.
“Untuk meneliti suara dukungan itu, waktunya hanya seminggu saja. Sehingga agar selesai tepat waktu, terkadang melakukan penelitian mulai pagi sampai malam,” ujar Ketua KPU Santoko.
Termasuk ketika mulai pendaftaran Paslon yang menyerahkan persyaratan administrasi. Komisioner KPU bersama dengan staf, harus memeriksa dengan teliti seluruh syarat pendaftaran dari pasangan calon. Penelitian berkas administrasi ini, membutuhkan keseriusan dan kehati-hatian.
Sebab, kesalahan dalam melakukan penelitian akan berdampak fatal. Karenanya saat melakukan penelitian persyaratan administrasi, KPU harus membentuk tiga tim. Tiga tim ini, melakukan penelitian berkas masing-masing Paslon secara bergantian.
Hal tersebut, selain untuk meminimalisir kesalahan dalam melakukan penelitian, serta supaya jangan sampai ada pihak yang mengatakan bahwa KPU memihak salah satu Paslon. KPU harus bersikap netral dan profesional.
Karena padatnya jadwal tahapan itulah, terkadang sampai tidak ada waktu libur. Seperti saat awal pembukaan pendaftaran Paslon pada Minggu 26 Juli lalu. Karena sudah jadwal tahapan, maka waktu libur dihapus. Bahkan, jam kantor yang seharusnya sampai pukul 16.00, sudah tidak ada lagi.
“Jam kantor sekarang ini sudah tidak berlaku, kalau sudah masuk tahapan Pilkada. Karena setiap harinya bisa sampai pukul 23.00. Apalagi ketika tugas keluar kota, juga tidak pernah pulang alias jadi Bang Thoyib. Namun kami semua telah menyadari. Bahwa kerja KPU seperti kerja orang jantungan, yang tidak ada hari libur dan jam kantor,” jelas Totok Hariono, Divisi Hukum dan SDM KPU Kabupaten Malang.
Ketika melakukan verifikasi ijazah pasangan calon dengan mendatangi ke sekolah masing-masing, juga diakui perlu perjuangan. Lima anggota komisioner KPU, disebar untuk mengecek keabsahan ijazah. Ada yang ke Jakarta, ke Madura serta di Malang Raya.
“Untuk menemukan sekolah Paslon ini, tidak mudah loh. Karena harus bertanya beberapa kali. Bahkan, terkadang meski ada anggaran, namun untuk makan lebih harus mengeluarkan uang pribadi,” ujar Totok yang diamini Santoko.
Yang tidak bisa dilupakan lagi, karena kesibukan mempersiapkan tahapan Pilbup Malang, diakui mereka sampai tidak pernah mengikuti setiap kegiatan kampung. Ketika ada undangan hajatan, tidak pernah datang karena pulang malam.
“Terkadang kalau ada kegiatan kampung pagi, kami mendapat tugas ke luar kota. Sehingga tidak pernah ikut kegiatan kampung. Belum lagi ketika ada persoalan di luar yang dihadapi oleh petugas PPS atau PPK, kami yang sebagai teman, bapak atau atasan harus ikut turun tangan,” paparnya.
Apalagi dalam Pilbup Malang ini, seluruh anggota komisioner dan staf, dituntut untuk harus bersikap profesional. Semua calon akan disamaratakan. Tidak ada perbedaan dalam memberikan pelayanan. KPU tidak membedakan apakah Paslon Boneka atau Paslon abu-abu. “Semuanya sama, karena kami harus bersikap profesional dan tidak memihak siapapun,” tuturnya.(agung priyo/ary)