Kabupaten dan Kota Malang Raih Otonomi Awards dari JPIP

Bupati Malang Rendra Kresna  bahkan secara berturut-turut menerima tiga penghargaan tingkat nasional dan regional. Hari Jumat,ia  menerima penghargaan bidang perumahan Adiupaya Puritama.Kemudian, Sabtu malamnya menerima dua penghargaan Otonomi Awards dari The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).
Karena itu, rasa lelah perjalanan Malang-Jakarta-Surabaya-Malang yang dilakoni Bupati Malang Rendra Kresna  mampu terobati dengan banyaknya penghargaan yang diraih Kabupaten Malang. Jumat pagi, bupati harus terbang ke Jakarta untuk menerima penghargaan Adiupaya Puritama bidang perumahan dari Kementerian Perumahan Rakyat. Sabtunya, bupati harus terbang ke Surabaya untuk menghadiri malam Otonomi Awards yang digelar JPIP pada Sabtu malam.
Tidak hanya menghadiri acara itu saja, Bupati Malang pun harus naik ke atas panggung karena harus menerima dua penghargaan selaligus, yakni penghargaan Akuntabel dalam sistem penanganan komplain integratif dan grand category region in leanding breakthrough on political performance.“Ini penghargaan yang membanggakan bagi masyarakat Kabupaten Malang,” kata Rendra Kresna kepada Malang Post.
Penghargaan Akuntabel dalam sistem penanganan komplain integratif, Pemkab Malang banyak melakukan terobosan dan inovasi untuk mempercepat penanganan komplain dari masyarakat. Ada beberapa saluran yang dapat digunakan warga untuk langsung menyampaikan keluhan atau komplain kepada bupati, bisa melalui website Pemkab, melalui dialog saat menggelar bina desa setiap bulannya dan juga ngopi bareng Bung Rendra yakni acara dialog bupati dengan warga melalui siaran radio yang dipancarkan luas RRI Malang.
Dalam setiap komplain yang disampaikan warganya, bupati berusaha untuk dapat merespon dan memberikan solusinya. Agar semuanya dapat ditangani dengan cepat untuk masyarakat, bahkan bupati tidak segan-segan untuk turun langsung mengecek kebenaran komplain itu untuk segera dicarikan solusi penangannya dengan tepat. Seperti saat banyaknya jumlah pasien yang menggunakan SPM, bupati langsung melakukan sidak ke kantor Dinas Kesehatan untuk melihat proses penerbitan surat pernyataan miskin, tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Dinkes. Hasilnya, ada saja yang ditemukan mereka pengguna SPM bukan berasal dari warga tidak mampu.
“Kami membuka pintu lebar untuk masyarakat Kabupaten Malang untuk menyampaikan komplain kepada kami baik melalui website, dialog interaktif dalam anjangsana maupun bina desa.
Program bupati menyapa rakyat lainnya melalui program bina desa. Setiap bulannya, bupati berkantor di desa-desa terpencil untuk dapat mendengarkan aspirasi rakyatnya dan mempercepat pembangunan di desa terpencil. Malam harinya digunakan untuk berdialog dengan warga, pagi hingga siang hari digunakan untuk berkunjung ke warga, SKPD pun membuka layanan langsung untuk masyarakat. Tidak heran, jika program itu menjadi unggulan Pemkab Malang dalam ajang otonomi award JPIP.“Dengan program ini akan dapat mempercepat pembangunan di desa-desa terpencil yang ada di Kabupaten Malang, sekaligus mengetahui apa yang diharapkan atau diinginkan masyarakat,” ungkapnya.
Kota Malang
Sementara itu, Posko Peduli Pendidikan, partisipasi masyarakat dan kecepatan  proses perizinan menghantar Kota Malang meraih Otonomi Awards dari The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP). Penghargaan ini merupakan buah dari inovasi dan kebersamaan semua elemen di  Kota Malang.
Baru saja meraih Adiupaya Puritama, Kota Malang menambah koleksi penghargaan Otonomi Award. Kota pendidikan ini meraih penghargaan tersebut untuk dua bidang, yakni pendidikan dan pelayanan publik. Penghargaan bergengsi tersebut diterima Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Malang, Drs Sugiharto dan Kadis Kominfo, Dra Tri Widyani P MSi.
Penghargaan ini diraih dengan perjuangan  dan inovasi. Selain itu juga dinaungi oleh kebijakan Wali Kota Malang Peni Suparto. Sekda Kota Malang, Dr H Shofwan SH MSi mengatakan, ada beberapa hal yang menghantar Kota Malang meraih penghargaan tersebut. “Kebijakan pak wali berupa inovasi Posko Peduli Pendidikan serta gerakan kebersamaan masyarakat dan perangkat pemerintah menjadi salah satu pertimbangan Kota Malang meraih penghargaan itu,” jelas Shofwan kepada Malang Post.
Posko Peduli Pendidikan, kata Shofwan telah memudahkan warga mengakses dunia pendidikan. Melalui posko inipula, warga bisa menyampaikan berbagai persoalan dibidangn pendidikan untuk ditindaklanjuti. Inilah bentuk partisipasi dan interaksi untuk memajukan pendidikan. “Semuanya ini dilakukan dengan harapan semakin banyak anak bersekolah dengan mudah, murah dan mutu pendidikan yang terjamin,” katanya.
Selain itu lanjut Shofwan,  kebersamaan dengan para lurah serta Sanggar Kegiatan Belajar Guru, pamong belajar, RT dan RW serta relawan dan mahasiswa semakin  mewarnai gerakan sukseskan wajib belajar di Kota Malang.
Agar apresiasi yang diberikan dalam bentuk penghargaan itu dipertahankan dan tetap diraih di periode berikutnya, Shofwan memastikan terus mencari inovasi. “Kebersamaan bisa menjadi modal untuk menemukan inovasi baru dalam bidang pelayanan pendidikan,” katanya.
Kadis Kominfo, Dra Tri Widyani P MSi menambahkan, pelayanan publik Kota Malang meraih penghargaan Otonomi Award karena penilaian secara menyeluruh. Juga pelayanan masyarakat dalam arti yang utuh. “Penilaian tidak dilihat dari satu SKPD tetapi Pemkot Malang secara keseluruhan. Pelayanan masyarakat Pemkot Malang dinilai maksimal dengan acuan beberapa indikator,” paparnya.
Yani, sapaan akran Tri Widyani mengatakan, pelayanan publik  Pemkot Malang mengutamakan sejumlah faktor penting. Yakni murah, mudah, cepat dan transparan.
“Selain itu Kota Malang memiliki sistemn pelayanan standar minimal. Ini juga menjadi salah satu acuan dalam memberikan pelayanan publik sehingga menghasilkan pelayanan  publik yang berkualitas,” pungkas mantan kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Malang ini. (muhaimin/vandri van battu)