Melihat Ribetnya Verifikasi Berkas Calon Independen

HARI ini adalah hari-hari ekstra sibuk Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Mereka harus memeriksa berkas, lalu mendatangi satu persatu pendukung dua pasang calon wali kota Malang dari jalur independen. Bayangkan saja, total berkas yang diverifikasi lebih dari 60 ribu berkas dukungan, sedangkan total  petugas PPS di 57 kelurahan hanya berjumlah 171 orang.

Ruang pertemuan PPK Klojen di bangunan belakang kantor Kecamatan Klojen, sibuk pada pekan lalu. Siang itu, anggota PPS berdatangan dari masing-masing kelurahan di kecamatan jantung kota pendidikan ini. Mereka mulai menerima berkas lalu mengamati satu per satu berkas calon wali kota idependen.
Tak berselang beberapa hari jelang akhir pekan lalu, anggota PPS merapat lagi di PPK Klojen. Sebuah rapat kecil pun digelar. Sejumlah persoalan dibeber. Mulai dari temuan orang meninggal hingga  warga gangguan jiwa, yang dicatut dalam berkas dukungan salah satu calon wali kota. Bahkan dugaan pemalsuan tandatangan dukungan warga pun ikut diteliti, agar tak mengundang masalah dikemudian hari.  
Butuh ketelitian dan kerja serius dalam memeriksa berkas calon wali kota dari jalur independen. Sudah begitu, petugas PPS dan PPK pun harus mengutamakan objektifitas dan prinsip-prinsip netralitas. Padahal, sederet kendala harus dihadapi para petugas PPS.   
Ketua PPS Kidul Dalem, Syaiful Akbar mengatakan, rata-rata harus satu sampai dua kali bertandang ke rumah pendukung calon wali kota sesuai berkas dukungan. Tujuannya untuk verifikasi apakah benar-benar mendukung salah satu calon wali kota dari jalur independen atau tidak.
‘’Biasanya sampai dua kali ke rumah warga. Sebab saat pertama kali datang, yang bersangkutan tidak ada di rumah. Ya akhirnya harus kembali lagi,’’  terang Syaiful. ‘’Jika tidak bertemu, ya akhirnya janjian dulu,’’ katanya.
Bertemu warga untuk verifikasi faktual memang gampang-gampang sulit. Karena umumnya warga masih bekerja pada pagi sampai sore. Sedangkan sore hari hujan sudah mulai mengguyur. Kondisi itu tak menghalangi petugas PPS untuk melakukan verifikasi dukungan.
Untuk memudahkan pekerjaan, PPS berbagi tugas. PPS yang berjumlah tiga orang di setiap kelurahan, harus menyusuri wilayah. Di Kidul Dalem contohnya, jumlah warga yang harus diverifikasi sebanyak 537 orang. Mereka adalah pendukung dua calon wali kota dari jalur independen yang ada dalam berkas yang harus diverifikasi.
Kendati hanya berjumlah tiga orang, namun ketelitian mereka terbilang tinggi.
Syaiful membeber sejumlah temuannya. ‘’Kami menemukan orang yang sudah meninggal, tapi KTP-nya ada dalam berkas dukungan salah satu calon wali kota. Orang itu sudah meninggal setahun yang lalu. Ya akhirnya kami coret,’’ bebernya.
Tidak hanya itu saja, jumlah RT yang tidak sesuai RW juga ditemukan oleh PPS. ‘’Di RW 8 Kidul Dalem tidak ada RT 19. Tapi dalam berkas  terdapat tulisan RT  19. Ya yang seperti ini kami langsung coret,’’ katanya lagi.
Menjadi anggota PPS sama halnya dengan menjadi pekerja sosial. Bayangkan saja, kerja ekstra keras, tapi tunjangan mereka tidak berlebihan. Seorang ketua PPS mendapat insentif sebesar Rp 750 rib/bulan. Sedangkan insentif  anggota PPS  sebanyak Rp 600 ribu/bulan. Artinya, anggota PPS hanya ‘dibayar’ Rp 20 ribu perhari.
Ketua PPK Klojen, M. Kusholiuddin mengungkapkan, salah satu kendala yang dihadapi petugas PPS yakni pendukung calon wali kota yang selalu tidak berada dirumah saat akan diverifikasi. Maklum, waktu terbanyak warga perkotaan adalah berada di luar kota.
‘’Biasanya petugas PPS datang satu sampai dua kali ke rumah. Ini karena umumnya saat didatangi, yang bersangkutan sedang bekerja atau sedang keluar kota,’’ kata Kusholiuddin. ‘’Kendala lain yakni musim hujan dan warga pendukung calon wali kota yang tinggal di pemukiman di tepi sungai,’’ kata dia.
Dimana pendukung calon wali kota  berdomisli, petugas PPS pasti tetap datang. Tujuannya  untuk menanyakan apakah memang sungguh mendukung calon wali kota sesuai yang tertera dalam berkas atau  tidak.
Namun PPK dan PPS punya trik khusus agar pendukung calon wali kota bisa diverifikasi. Caranya yakni bekerjasama dengan tim sukses calon wali kota dari jalur independen.
‘’Kalau terus-terusan tidak bertemu, ya kami minta bantuan tim sukses untuk didatangkan ke kantor kelurahan untuk diverifikasi,’’ kata Kusholiuddin.
Verifikasi faktual berlangsung dari 31 Januari sampai 8 Februari. Ini merupakan tahapan penting untuk menentukan calon wali kota dari jalur perseorangan memenuhi syarat dukungan minimal atau tidak.  Untuk diketahui, syarat dukungan minimal yang harus dimiliki calon wali kota dari jalur ini yakni sebanyak 33.812 orang. Itu pun harus tersebar minimal di tiga kecamatan di Kota Malang.
Untuk diketahui, saat ini terdapat dua pasang calon wali kota Malang yang mendaftar melalui jalur independen. Yakni pasangan Dwi Cahyono - M. Nuruddin dan Ahmad Mujais Suhud - H Yunar Mulya.  
Saat penyerahan berkas, pasangan Dwi Cahyono-M Nuruddin menyerahkan 46.673 berkas dukungan warga berupa foto kopi KTP dan tandatangan. Sedangkan pasangan Mujais Suhud - H Yunar Mulya menyerahkan sebanyak 39.098 foto kopi KTP dan tandatangan dukungan warga.
Semua berkas dukungan itu harus terverifikasi administrasi dan faktual. Pemeriksaan berkas tahap awal di kantor KPU  saja membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 10,5 jam. (vandri battu)