Diskusi Kepanjen Jadi Ibu Kota, Peluang dan Tantangan (2)

KOTA Kepanjen mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama setelah Pemkab Malang memindah kegiatan pemerintahan ke kota tersebut. Hanya saja perkembangan ini harus dicermati agar tidak sampai melenceng, seperti kota di Indonesia umumnya. Dibutuhkan pihak-pihak yang mengritisi perkembangan kota tersebut dengan masukan yang konstruktif.

KEKHAWATIRAN tentang perkembangan yang tidak sesuai rencana ini dikemukakan Dr Rinekso Muliakartono, ketua program magister sosiologi Pascasarjana UMM. Menurut dia, Kepanjen harus diawasi dengan ketat agar tidak menjadi ‘’Kota Indonesia.’’ Apa yang dimaksud dengan ungkapan tersebut ? Kebanyakan perkembangan kota di Indonesia tidak terencana dengan baik, pembangunan dilakukan secara mendadak sesuai kebutuhan sesaat. ‘’Itulah sebabnya, banyak kota di Indonesia yang crowded dan bau,’’ ujar alumni UI tersebut.
Karena kesalahan perencanaan dan pengawasan, situasi kota menjadi tidak teratur, macet dan banjir. Beberapa fasilitas umum tidak terpelihara dengan baik. Untuk menilai sebuah tempat itu baik atau tidak, bisa dilihat dari WC yang ada di tempat umum, seperti terminal, yang umumnya kotor, tidak terawat dan bau. Kondisi itu terjadi di hampir semua kota sehingga dia menyebut sebagai ciri dan citra kota di Indonesia. Kota yang tidak teratur, kemacetan di mana-mana adalah gambaran kota di Indonesia saat ini yang sulit diatasi.
Senyampang Kepanjen masih baru, dia mengingatkan agar Pemkab Malang melakukan pengawasan ketat, terutama terhadap pelanggaran terhadap aturan. Rinekso beberapa kali bertanya, dia mana posisi Satpol PP ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Misalnya, pedagang yang berjualan seenaknya menggunakan trotoar jalan yang bisa mengganggu pejalan kaki. ‘’Seharusnya ada tindakan tegas, jangan dibiarkan saja, karena lama-kelamaan jumlahnya makin banyak dan akan sulit untuk menertibkannya,’’ terangnya.
Secara khusus di menyebut seharusnya Kepanjen menjadi kota internasional, terutama setelah terbukanya berbagai akses transportasi. Kepanjen harus menjadi tempat menginap bagi wisatawan yang berkunjung ke pantai selatan. Dia sepakat dengan usulan Kepala Bappekab Dr Nehrudin yang mengatakan saat ini sudah saatnya dibangun hotel berbintang di Kepanjen. Selain untuk kebutuhan tamu eksekutif dan legislatif, juga untuk menampung para wisatawan.
Titik sentral wisata di Malang Selatan bisa dipusatkan di Kepanjen sebagai titik tengah yang sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Hanya saja saat ini fasilitas itu masih belum ada, karena belum ada investor yang menanamkan modalnya membangun hotel di Kepanjen. ‘’Kawasan selatan menjadi wisata internasional, karena keindahannya melebihi Bali. Hanya saja masih perlu pembangunan jalan dan penginapan bagi wisatawan,’’ katanya.
Kekhawatiran serupa disampaikan M Noor Muhlas, ketua Komisi C DPRD Kabupaten Malang. Rencana tata ruang kota Kepanjen dibuat tahun 2002 lalu sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini. Menurut dia, RDRTK harus dirubah untuk menyesuaikan kondisi terkini dan menghindari kesalahan seperti yang terjadi di kota-kota lain. Dia tidak menampik kalau di Kepanjen akan dibangun mall asal disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, karena pembangunan itu akan membawa efek ekonomi dan efek sosial. Kalau dipaksakan membangun mall, tapi peminatnya minim, tentu dampaknya tidak baik bagi pengusaha.
Dia mengusulkan Pemkab meniru konsep yang dilakukan pengembang dalam membangun kawasan perumahan. Yang kali pertama dibangun adalah fasilitas umum seperti jalan, drainase, ruang public, ruang komersial dan pemukiman. Untuk bisa mewujudkan rencana tersebut, Pemkab harus punya keberanian untuk membebaskan lahan bagi pembangunan jalan. ‘’Ya, memang sudah ada jalan lingkar barat dan itu bisa menjadi perangsang pengembangan wilayah ke Barat. Tapi menurut saya, masih harus dibangun banyak jalan lagi,’’ paparnya.
Selain berani membangun jalan, juga harus berani bertindak terhadap pelanggaran. Dia mencontohkan PKL yang tidak tertata akan membuat kota menjadi kumuh, seperti yang sudah terjadi di beberapa keramaian di Kepanjen. Jangan dibiarkan, selain karena merusak lingkungan juga akan mengundang PKL lain semakin banyak.
Sebagai sebuah kota, Kepanjen harus punya public space seperti Alun-alun sebagai kebutuhan sosial dan rohani masyarakat. Dia tidak sependapat dengan rencana membongkar pasar Kepanjen untuk dijadikan Alun-alun dan pedagangnya dipindah ke pasar Sumedang. Akan lebih baik kalau Pemkab membebaskan lahan di belakang perkantoran atau gedung DPRD untuk dibangun jalan tembus yang tengah-tengahnya ada tiang listrik tegangan tinggi. ‘’Selain untuk membuka jalur baru, di tempat itu juga bisa dibangun Alun-alun, tanpa harus menggusur pedagang,’’ ungkapnya. (husnun nd)