Dari Diskusi Pendidikan Gratis Itu Isu Seksi (1)

PENDIDIKAN gratis, sebenarnya bukan gagasan baru di Kota Malang. Sudah lama program ini didengung-dengungkan. Tapi tak kunjung direalisasikan secara masif. Malang Post kembali menggelar diskusi terbatas. Kali ini membedah pendidikan gratis.

Pendidikan gratis, menjadi salah satu isu seksi yang dimainkan pada agenda politik seperti pilkada.  Pendidikan gratis, juga menjadi lagu merdu yang jika dinyanyikan bisa meninabobokan rakyat. Maklum, biaya pendidikan di Kota Malang saat ini, memang dikenal mahal dan selalu mengundang keluhan.
Pendidikan sebagai isu seksi yang menggoda itu, menjadi salah satu catatan yang terungkap dalam diskusi yang dimoderatori wartawan senior, H Husnun N Djuraid.
‘’Pendidikan gratis itu menjadi isu yang seksi saat dimainkan di pilkada. Pendidikan gratis seharusnya sudah diwujudkan secara nyata,’’ kata Sekretaris Majelis Partai Daerah DPD Partai Demokrat  Jatim, Josua Sebayang SH, MKn.
Ia membeber, kebijakan  pendidikan gratis di Kota Malang sudah didengungkan sejak 10 tahun lalu. Tapi kenyataannya, biaya pendidikan masih saja jadi  persoalan. Bahkan selalu dikeluhkan pada setiap tahun ajaran.
Sayangnya, lanjut Josua, tak ada satu pihak pun yang menagih janji pendidikan gratis sejak didengungkan hingga 10 tahun lalu. Mimpi pendidikan gratis, sebenarnya bisa jadi kenyataan. Ini Jika alokasi anggaran pendidikan gratis sebesar Rp 58 miliar dilokalisir dan digunakan secara tepat.
Menurut Josua, semestinya pendidikan gratis merupakan sebuah keharusan. Sebab pendidikan gratis sudah diamanatkan dalam konstitusi negara. Ini menjadi tanggungjawab negara.
Karena itulah ia tak setuju kemiskinan dijadikan alasan untuk mewujudkan  pendidikan gratis. Alasan tersebut harus dihentikan sekarang juga.
Aktifis anti korupsi dan juga masalah sosial, Luthfi Ch Kurniawan mengatakan, dalam  UUD 1945 dan UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sebenarnya sudah memproteksi pendidikan yang bebas dari biaya. Bahkan pendidikan tak boleh tersentuh oleh politik.
Sekarang, menurut Luthfi, sudah saatnya mewujudkan sistem pendidikan gratis yang sesungguhnya. Artinya tak ada lagi biaya yang membebani wali murid pada setiap tahun ajaran baru.
Untuk mewujudkan pendidikan gratis, menurut dia, harus dibarengi dengan ketersediaan database yang memotret jumlah siswa tak mampu secara riil. Hanya saja pertanyaannya, apakah saat ini punya data yang valid tentang jumlah siswa tak mampu?
Untuk mewujudkan program pendidikan yang pro rakyat tak mampu, seharusnya Kota Malang memiliki sistem yang jelas dan pengawasan yang ketat. Selain itu yang sangat penting yakni komitmen untuk mewujudkan pendidikan gratis.
Jika punya komitmen, menurut Luthfi, bisa saja diwujudkan di Kota Malang. Ia lantas membandingkan dengan sebuah pilot project pendidikan gratis di suatu kota kecil di kawasan Indonesia Timur.
‘’Disana program ini bisa diwujudkan, dijadikan pilot project. Sekolah diberi kewenangan anggaran. Jadi ini tentang komitmen, apakah punya komitmen atau tidak,’’ katanya.
Program tersebut, lanjut dia, bisa direalisasi karena ditongkrongi atau diawasi ketata oleh Dinas Pendidikan dan DPRD setempat.
Diskusi terbatas ini, diikuti juga oleh Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Dra Fransiska Rahayu Budiwiarti, Sekretaris  Muhammadiyah Kota Malang, Dr EM Sangadji MSi dan  
Zainudin dari  Divisi Advokasi MCW.
Ketua Komisi D, Dra Fransiska Rahayu Budiwiarti mengatakan, sebenarnya pihaknya sangat komitmen mewujudkan pendidikan gratis di Kota Malang. Bahkan sejak tahun lalu, komisi yang membidangi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat ini telah proaktif memperjuangkan pendidikan gratis.
Hanya saja program pendidikan gratis ini dimulai secara bertahap karena disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Selain itu harus menyiapkan berbagai aspek penting untuk mewujudkan pendidikan gratis.
‘’Sebenarnya pendidikan gratis ini telah menjadi perhatian kami. Di Kota Malang telah merealisasi program pendidikan gratis untuk siswa tak mampu. Sejumlah sekolah negeri dan swasta telah menjalankan program ini,’’ kata Siska, sapaan akrab Fransiska Rahayu Budiwiarti.
Ia sangat berterimakasih terhadap berbagai gagasan dan usulan untuk merealisasikan pendidikan gratis. ‘’Terimakasih masukan yang diberikan. Semua masukan ini saya dengar betul karena saya membutuhkannya,’’ kata politisi Partai Demokrat ini. (vandri battu)